Pembahasan APBD Perubahan 2021 DKI Terlambat, Wagub Riza Beri Penjelasan

Tiara Aliya Azzahra - detikNews
Kamis, 14 Okt 2021 21:34 WIB
Wagub DKI Jakarta Ahmad Riza Patria melakukan sidak di perkantoran dan pusat perbelanjaan Ibu Kota. Sidak dilakukan untuk pastikan aturan PPKM diterapkan.
Foto: Rifkianto Nugroho/detikcom
Jakarta -

Kemendagri mengatakan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) perubahan DKI Jakarta 2021 terlambat dibahas. Oleh sebab itu, Kemendagri memutuskan APBD-P DKI akan disahkan melalui peraturan gubernur (Pergub).

"Mendagri sudah memberikan solusi Permendagri 26 tahun 2021, dalam hal perubahan ini karena pandemi COVID maka penetapannya lewat dari 30 September cukup dengan Pergub," kata Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri Mochamad Ardian saat dimintai konfirmasi, Kamis (14/10/2021).

Sebagai informasi, APBD-P mestinya disahkan melalui Peraturan Daerah. Adapun aturan penyusunan APBD-P terdapat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Dalam Pasal 317 ayat 2 dan 3, dijelaskan bahwa pengambilan keputusan mengenai rancangan Perda tentang perubahan APBD dilakukan paling lambat 3 bulan sebelum tahun anggaran berakhir. Dalam konteks ini, tenggat pengambilan keputusan sampai 30 September tahun ini.

Namun nyatanya, DPRD dan Pemprov DKI baru menandatangani memorandum of understanding (MoU) atau nota kesepahaman kebijakan umum perubahan anggaran dan plafon prioritas anggaran sementara (KUPA-PPAS) hari ini.

"Rancangan Perda tentang perubahan APBD dilakukan paling lambat tiga bulan sebelum berakhirnya tahun anggaran APBD, artinya 30 September. Jadi yang melimitasi itu bukan Kemendagri tapi UU yang menyatakan," terangnya.

Ardian menyebut pihaknya sudah melayangkan surat sebanyak tiga kali kepada kepala daerah, termasuk Gubernur DKI Jakarta. Dalam surat tersebut, Kemendagri meminta agar daerah segera melakukan percepatan pembahasan APBD-P.

"Saya kurang paham, apa yang menjadi kendala di DKI sehingga kami nilai terlambat untuk membahas," jelasnya.

Kendati demikian, Kemendagri menegaskan pengesahan APBD-P melalui Pergub tak hanya berlaku bagi DKI Jakarta. Dia memastikan ketentuan ini berlaku bagi seluruh daerah yang juga mengalami keterlambatan membahas APBD-P.

"Lalu bagaimana kalau setelah tiga bulan baru ada pembahasan, ini berlaku untuk semua daerah ya, bukan hanya DKI saja. Penetapannya ya harus lewat pergub atau perkada, perwali," ujarnya.

Terpisah, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menjelaskan alasan eksekutif dan legislatif terlambat membahas APBD-P. Salah satunya, karena DKI tengah berfokus dalam penanganan COVID-19.

"Ya itu kan cuma masalah COVID. Yang penting semua masih bisa disesuaikan dengan jadwal yang ada," jelas Riza.

(taa/idn)