.webp)
"Pengumpulan laporan syarat administrasi yang harus dilakukan oleh para Camat. Kalau Dinkes ada dananya dan siap, tapi tidak ujug-ujug karena data BTT (belanja tak terduga) ada syarat yang dipenuhi sehingga dibayarkan," kata Juru Bicara Makassar Recover, Henny Handayani, dalam keterangannya kepada wartawan, Kamis (14/10/2021).
Henny heran administrasi yang hanya berupa laporan dan data dari tim detektor belum juga dikumpulkan para camat. Padahal para relawan sudah menjalankan pekerjaannya sejak beberapa bulan lalu.
"Lama di camat ini, karena camat menjadi salah satu elemen penting yang bisa mempercepat, saya tidak tahu alasannya, tapi mereka harus fokus mengawal, camat kan punya perangkat di bawah, intinya harus gerak cepat, butuh fokus dan mereka ada tim, harusnya fokus mengawal pelaporan karena syarat untuk bisa di bayarkan," jelasnya.
Ada 15 ribu relawan Satgas Detektor COVID-19 yang diturunkan pada Juli 2021. Mereka terdiri dari komunitas anak lorong, tenaga kesehatan, hingga dokter.
"Jadi total itu, kalau 10 ribu di luar nakes itu yang mau dibayarkan Rp 350 ribu per orang, nakes itu ada 5 ribu orang, gajinya Rp 700-750 ribu. Kemudian ada dokter 308 orang dengan gaji Rp 1 jutaan per orang. Dengan total (tim detektor COVID) sebanyak 15 ribu orang anggarannya Rp 3,5 miliar," terangnya.
"Itu sementara harus secepatnya dirampungkan, karena menunggu deadline sudah mau masuk (bulan) November, karena ini perampungan administrasi harus cepat, karena belum lagi di Dinkes kalau sudah disetor data, belum inspektur verifikasi dan kejar tayang harus maksimal," tambahnya.
Sementara itu, Plt Kepala Dinas Kesehatan Kota Makassar Nursaidah Sirajuddin terus mendorong pihak terkait untuk merampungkan pendataan dan laporan. Ia juga telah menerima beberapa laporan data detektor dari camat.
"Ada mi menyetor (data) tapi saya belum tau berapa coba ke jubir bicara, untuk detektornya," kata Ida.
"Sudah, Dek, cukup ke Henny (jubir saja) dia ada data semua di sana, saya samaji, Dek," terangnya. (nvl/nvl)
