Aliansi Dosen UNJ Tolak Pemberian Honoris Causa ke Ma'ruf Amin-Erick Thohir

Marlinda Oktavia Erwanti - detikNews
Kamis, 14 Okt 2021 10:55 WIB
Dosen UNJ Ubedilah Badrun (Foto: dok pribadi)
Dosen UNJ Ubedilah Badrun (Foto: dok pribadi)

Alasan kedua, lanjut Ubedilah, usulan pemberian gelar doktor honoris causa kepada pejabat negara juga kontraproduktif terhadap upaya memulihkan nama baik institusi UNJ.

"Pasalnya, beberapa kali UNJ mendapat sorotan negatif atas beberapa peristiwa yang dinilai telah mencederai kehormatan kampus terkait relasinya dengan sejumlah pejabat," kata Ubedilah.

Ketiga, alasan pemberian gelar doktor honoris causa kepada Ma'ruf Amin atas pemikirannya tentang negara kesepakatan dinilai patut dipertanyakan. Ubedilah mengatakan, selain ide tersebut tidak orisinal karena telah dikemukakan oleh para pemikir klasik sejak abad ke-17 melalui teori kontrak sosial, dalam catatan mereka, Ma'ruf Amin juga memiliki catatan khusus dalam isu politik identitas di Jakarta tahun 2017 yang justru bertentangan dengan teori kontrak sosial.

"Sementara pemikiran Erick Thohir atau karya besarnya di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi tidak kami temukan. Sebab dalam syarat pemberian gelar tersebut harus memiliki karya luar biasa dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, kemanusiaan dan peradaban," ujarnya.

Keempat, mekanisme pemberian gelar doktor honoris causa (di antaranya dirapatkan dari Prodi S3 yang berakreditasi A, kemudian dirapatkan Senat Fakultas, dan dibahas di Komisi 3 Senat Universitas, baru kemudian diplenokan Senat Universitas) juga diabaikan. Hal ini, menurutnya, tentu membuka analisis bahwa itu usulan dari atas bukan dari Prodi S3 yang berakreditasi A.

Ubedilah menjelaskan semua aturan pemberian gelar kehormatan tersebut diatur dalam Permenristekdikti Nomor 65 Tahun 2016 pasal 1, Statuta UNJ ahun 2018 pasal 22, Peraturan Rektor UNJ Nomor 10 tahun 2019 tentang pemberian gelar kehormatan pada pasal 19 dan Pedoman Pemberian Gelar Kehormatan tahun 2021 tentang persyaratan pada ayat 3.

"Mohon maaf, berdasarkan aturan tersebut para pejabat tidak diperbolehkan mendapat gelar kehormatan doktor honoris causa dari UNJ demi menjaga moral akademik dan marwah universitas. Karenanya kami menolak pemberian gelar Dr HC kepada pejabat tersebut dan mendesak Senat UNJ agar upaya pemberian gelar kepada pejabat betul-betul dibatalkan demi marwah universitas," pungkas Ubedilah.


(mae/tor)