Golkar: Pemikiran Gubernur Lemhanas Progresif, tapi TNI Dibutuhkan Rakyat

Dave Laksono. — Dave Laksono (Dok: Istimewa)

Jakarta -

Pernyataan Gubernur Lemhanas Letjen (Purn) Agus Widjojo soal rakyat milik presiden dan tidak berlaku lagi narasi TNI bersatu dengan rakyat, viral di media sosial. Anggota Komisi I DPR RI Fraksi Golkar, Dave Laksono, menilai pemikiran Agus Widjojo terbilang maju, namun ada catatan.

"Menurut saya pandangan dan pemikiran Pak Gubernur ini sangat maju ke depan, progress transformasi TNI yang murni tentara profesional," kata Dave kepada wartawan, Rabu (13/10/2021).

Catatan tersebut adalah rakyat masih membutuhkan kehadiran TNI. Selain kehadiran di tengah rakyat, TNI juga menjaga konstitusi dan menangkal ancaman.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Akan tetapi saat ini, untuk menjaga kedaulatan bangsa, mengawal konstitusi dan juga bagian dari mitigasi berbagai macam ancaman bangsa. Kehadiran TNI tetap dibutuhkan di tengah-tengah rakyat," ujarnya.

Ketua DPP Partai Golkar ini memahami pemikiran Agus Widjojo yang progresif. Menurut Dave, pemikiran Agus menginginkan TNI yang profesional namun butuh waktu.

"Beliau kan selalu berpikir progressive, memang budaya kita masih sangat lekat dengan hal-hal yang berkaitan dengan militeristik. Dan mungkin pandangan beliau agar demokrasi di Indonesia dapat lebih maju lagi dan TNI menjadi lebih profesional, serta benar-benar terbentuknya supremasi sipil. Dibutuhkan transformasi ini, hanya saja prosesnya tidak bisa cepat dan mudah," imbuhnya.

Agus Widjojo sebelumnya buka suara perihal pernyataannya mengenai rakyat milik presiden dan tidak berlakunya lagi narasi TNI bersatu dengan rakyat yang viral di media sosial.

Simak selengkapnya, di halaman selanjutnya:

Saksikan juga 'Momen Jokowi-Prabowo Naik Jip saat Upacara Penetapan Pasukan Komcad':

[Gambas:Video 20detik]

"Itu saya sarankan itu sudah banyak itu dibahas tetapi saya rasa untuk bisa mengambil rujukan yang tepat dan semuanya tidak bisa dihindari oleh kelompok masyarakat maupun siapa pun," kata Agus di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (13/10)

Agus tak menjelaskan apa maksud pernyataannya itu. Dia hanya mengajak semua pihak kembali kepada konstitusi.

"Mari kita kembali kepada konstitusi karena semua yang ada di negara ini pengaturannya, tata kelola pemerintahan, tata kelola masyarakat itu semua bersumber dan merujuk pada konstitusi dan konstitusi itu tidak bisa dihindari dan tidak bisa dibantah," papar dia.

"Mari kita kembalikan itu kepada konstitusi sebagai rujukan," imbuh Agus.

Halaman 1 2

Selanjutnya