Ini Duduk Perkara Penyerobotan Asrama TNI AU di Malang

Andi Saputra - detikNews
Rabu, 13 Okt 2021 13:06 WIB
Ilustrasi Palu Hakim
Foto ilustrasi pengadilan. (Ari Saputra/detikcom)

Berikut bunyi putusan selanjutnya, 'Mengadili sendiri. Dalam Eksepsi - Menerima eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tentang gugatan kurang pihak; -Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard); Dalam Pokok Perkara - Menghukum Para Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)'.

Atas putusan itu, giliran Yohanes Prawira Searjaya dan Indra Soedjoko yang tidak terima dan mengajukan PK. Apa kata majelis PK?

"Menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali Yohanes Prawira Searjaya dan Indra Soedjoko tersebut. Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat peninjauan kembali sejumlah Rp 2,5 juta," bunyi putusan PK.

Putusan PK itu diketuai Maria Anna Samiyati dengan anggota Panji Widagdo dan Rahmi Mulyati. Putusan tersebut diketok pada 14 September 2021.

Hakim Agung Pri Pambudi Sebut Ada Mafia Tanah Bermain

Hakim agung Prim Pambudi Teguh membeberkan permainan mafia tanah yang sampai bisa menguasai Sertipikat Hak Milik (SHM). Salah satunya tanah TNI AU juga menjadi korban mafia tanah.

Awalnya, Pri Pambudi menyebut beberapa kasus penyerobotan tanah negara oleh mafia tanah. Seperti tanah Pemkot Surabaya yang berdiri SD di atasnya tetapi bisa dikuasai oleh perorangan. Setelah itu, Pri Pambudi menceritakan juga kasus asrama TNI AU di atas.

"Yang lebih gila lagi, ini TNI AU di Malang. Sejak 1968 digunakan sebagai TNI AU sebagai asrama," kata Prim dalam seminar Komisi Yudisial (KY) yang dilansir di YouTube, Selasa (12/10).

Simak berita lengkapnya di halaman berikutnya.