Jokowi Soroti Pinjol Ilegal, Pegiat UMKM Dorong Pemanfaatan Koperasi

Tim detikcom - detikNews
Selasa, 12 Okt 2021 12:47 WIB
Penggiat UMKM nasional, Witjaksono
Pegiat UMKM Witjaksono/Foto: dok. istimewa
Jakarta -

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyoroti semakin maraknya pinjaman online (pinjol), yang keberadaan dan perkembangannya bukan membantu malah menjadi masalah baru bagi masyarakat. di tengah kondisi seperti itu, masyarakat diminta untuk memanfaatkan kehadirkan koperasi.

"Banyak penipuan dan tindak pidana keuangan yang terjadi. Saya mendengar masyakat bawah yang tertipu dan terjerat bunga tinggi oleh pinjaman online dan ditekan dengan berbagai cara untuk mengembalikan pinjamannya," cetus Jokowi saat membuka acara OJK Virtual Innovation Day 2021 di Istana Kepresidenan (11/10) kemarin.

Pegiat UMKM, Witjaksono, menilai 'gundah' Presiden Jokowi wajar dan beralasan jika melihat data dan fakta di lapangan yang menunjukan masih maraknya jeratan pinjol ilegal di tengah masyarakat, khususnya masyarakat bawah.

Padahal, banyak sekali program bantuan pemerintah yang digelontorkan ketengah masyarakat termasuk pelaku UMKM, khususnya ditengah masa pandemi Covid-19.

"Gundahnya Bapak Presiden Jokowi wajar dan beralasan mengingat pemerintah telah jor-joran menggelontorkan bantuan melalui program berbasis kerakyatan bagi masyarakat, bukan hanya di masa pandemi Covid-19 namun sejak beliau terpilih sebagai pemimpin bangsa ini," kata Witjaksono.

Selain itu, lanjut Witjaksono, tidak sedikit badan usaha swasta atau non bank seperti koperasi resmi yang dapat digunakan masyarakat khususnya UMKM, ketimbang memakai pinjol yang sarat dengan bunga tinggi dan akan menjadi masalah besar di kemudian hari.

Jikalaupun terpaksa, tokoh muda Nahdltul Ulama ini mengingatkan para pelaku UMKM untuk mengecek kelegalan dan kelogisan sebelum melakukan pinjol di teknologi finansial.

"Cek 2 L, yaitu legal dan logis. Teliti dahulu legalitasnya, tanya saja ke kontak OJK dengan nomor 157 untuk memastikan itu legal atau tidak. Kalau kata OJK ilegal, ya jangan main api," tutur Witjaksono.

Dari sisi logis, Ketua Umum Serikat Nelayan Nahdlatul Ulama ini mengingatkan pelaku UMKM untuk melihat syarat dan ketentuan termasuk logis tidaknya suku bunga yang ditawarkan pinjol tersebut, karena banyak masyarakat yang mendapat suku bunga tidak logis, misalnya pinjaman Rp 500.000, harus diganti Rp 1,8 juta. Perlu dicatat, suku bunga pinjamam di bank saat ini paling tinggi dikisaran 11-12 persen pertahun.

Kurangnya inovasi penyelenggara negara yang membawahi koperasi dan minimnya eduksi serta literasi bahaya pinjol ilegal oleh instrumen pemerintah, adalah satu dari sekian banyak penyebab masih banyaknya masyarakat terjerat pinjol ilegal.

Entrepreneur muda Nahdlatul Ulama (NU) ini meminta Kementerian Koperasi dan UMKM untuk segera berbenah diri, membangkitkan kembali serta meng up grade koperasi agar sejalan dengan perkembangan zaman khususnya era digitalisasi, sehingga dapat bersaing lalu menyaingi pinjol dan menarik kembali minat masyarakat untuk menggunakan jasa soko guru ekonomi kerakyatan ini.

"Koperasi harus bangkit, berinovasi dan bertransformasi menuju koperasi digital yang seyogianya harus di inisiasi negara dalam hal ini wajib dimotori oleh Kementerian Koperasi dan UMKM. Ingat, dalam era digitaliasi, sektor keuangan seperti penyelenggara fintech peer to peer lending alias pinjol dapat berkembang pesat ditanah air dengan segudang inovasi dan improvisasi yang mereka lakukan untuk menarik minat masyarakat," lanjut Witjaksono.

Kembali pada kegundahan Jokowi, lanjut Witjaksono, langkah hukum yang disepakati oleh beberapa penyelenggara negara seharusnya sejalan dengan sosialisasi edukasi dan literasi bahaya pinjol ilegal, yang seyogianya bukan sekedar jargon di hadapan media massa.

Witjaksono meminta pejabat negara atau instrumen pemerintah untuk mengikuti langkah presiden yang sering kali turun langsung ke lapangan saat mengetahui atau melihat potensi ancaman bagi masyarakat, untuk mendapatkan solusi yang tepat dan efektif bagi keselamatan bangsa dan negara.

"Penanganan tepat mulai hulu hingga hilir masalah pinjol ilegal, harus dilakukan dengan cermat, terukur dan efisien serta sustainable. Lihat gaya Presiden Jokowi dalam menyelesaikan ragam permasalahan bangsa kita, tidak ada persoalan negara yang tidak diselesaikan Jokowi," tutur Witjaksono.

"Pinjol ilegal harus diberantas tuntas, masyarakat khusunya pelaku UMKM harus diselamatkan dari jerat mematikan pinjol. Gundahnya presiden sepatutnya mengakselerasi para pembantunya untuk mempercepat penangann pinjol yang bukan hanya meresahkan namun juga membahayakan keselamatan jiwa masyarakat," pungkas Witjaksono.

(fjp/van)