.webp)
DPW PSI menggeser Viani Limardi dari Komisi D ke Komisi A DPRD DKI Jakarta. DPW PSI menuturkan rotasi itu diajukan sebelum adanya surat pemecatan Viani Limardi sebagai kader PSI.
"Memang penyesuaian saja, jadi ini terjadi sebelum proses pemberhentian itu. Berdasarkan hasil kinerja kita terhadap para anggota legislatif," kata DPW PSI Michael Victor saat dihubungi, Selasa (12/10/2021).
Michael mengatakan perpindahan komisi itu merujuk pada hasil evaluasi kinerja Viani Limardi selama 2 tahun terakhir. Hasilnya, PSI merasa ada kader lain yang lebih cocok duduk di Komisi D.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kebetulan ada anggota dewan lain yang nilainya lebih baik yang punya preferensi untuk di Komisi D, jadi Viani Limardi yang harus legowo dipindah ke komisi lain. Jadi untuk Komisi A Viani, kemudian dari komisi A ke D Bro August (August Hamonangan). Jadi tukeran," sambungnya.
Michael juga menepis rotasi ini berkaitan dengan kasus dugaan mark up dana reses yang membuat Viani Limardi dipecat dari PSI. Dia menyebut kedua hal itu merupakan proses berbeda.
"Bukan, ini proses terpisah. Ini memang proses meritokrasi yang dijalankan di fraksi," tegasnya.
Soal pemecatan, PSI memastikan segera mengirim surat dan pengajuan PAW Viani Limardi ke pimpinan DPRD DKI. PSI masih melengkapi syarat administrasi.
"Jadi pemberhentian sama PAW dua tahapan ya, bukan tahapan yang sama. Jadi saat sudah ada keputusan pemberhentian, ada tahap berikutnya. Nah tahap berikutnya ada proses administrasi sesuai prosedur," ujarnya.
Sebagaimana diketahui, anggota DPRD DKI Viani Limardi per kemarin pindah ke Komisi A DPRD DKI. Semula Viani Limardi menjadi anggota Dewan di Komisi D.
"Iya hari ini. Pindah Komisi A," ujar Viani kepada wartawan, Senin (11/10/2021).
Viani mengatakan pengajuan perpindahan komisi itu diajukan PSI sebelum ada surat pemecatan dirinya. SK Viani Limardi ke Komisi A juga baru turun hari ini.
"Itu memang pengajuannya sudah beberapa bulan lalu dari partai tapi SK-nya baru turun hari ini, tapi itu sudah diajukan jauh sebelum pemecatan saya. Itu sudah diajukan, baru ada keluar surat pemecatan sebulan atau dua bulan setelah itu," katanya.
Viani pun heran PSI belum mengajukan surat pencopotan dirinya dari anggota DPRD. Meski demikian, dia menegaskan gugatan Rp 1 triliun ke PSI akan segera diajukan.
(taa/idn)
