Jadwal pencoblosan Pemilu 2024 belum juga diputuskan karena masih berbedanya pandangan antara KPU dan pemerintah. Pemerintah ingin pemilu digelar 15 Mei 2024, sementara KPU menginginkan 21 Februari.
Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera mengatakan aneh jika pemerintah tetap kekeh pada jadwal tersebut, padahal pemilu merupakan domain KPU.
"Pertama aneh. Penetapan jadwal domainnya KPU. Karena ini cermin mandiri dan profesional. Jangan sampai ada kesan campur tangan pemerintah pada domain ini," kata Mardani kepada wartawan, Selasa (12/10/2021).
Baca juga: Cak Imin Ditawarkan Sana Sini |
Anggota Komisi II ini meminta semua pihak berbesar hati dan tidak mengedepankan ego. Keputusan yang lama, menurutnya, akan menurunkan kepercayaan pemerintah.
"Kedua, semua mesti berbesar hati. Pemilik utama hak pemilu adalah rakyat sebagai pemegang kedaulatan. Kian lama dan kian tidak pasti kian menurunkan kepercayaan rakyat pada pemilu berkualitas," kata Mardani.
Mardani meminta jadwal pencoblosan harus segera diputuskan, sehingga tidak ada terkesan persepsi lain di balik lamanya keputusan tersebut.
Menurutnya, bisa saja publik memiliki pandangan lamanya keputusan jadwal pemilu itu karena strategi pemerintah memasukkan masa jabatan presiden.
"Tidak ada masa perpanjangan. Karena aturan di konstitusi jelas. Tapi publik bisa punya persepsi demikian," ujarnya.
(eva/gbr)
