Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI, Edhie Baskoro Yudhoyono atau Ibas, mempertanyakan keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengizinkan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung dibiayai APBN. PPP menilai keputusan tersebut dampak situasi saat ini yang masih pandemi.
"Situasi pandemi COVID mengubah segalanya, termasuk terkait kereta cepat," kata Ketua DPP PPP Achmad Baidowi kepada wartawan, Senin (11/10/2021).
Baidowi, yang akrab disapa Awiek, mengatakan kondisi pandemi tersebut memunculkan pilihan apakah proyek kereta cepat Jakarta-Bandung berlanjut atau mangkrak. Suntikan APBN tersebut, menurut Awiek, agar proyek tersebut berlanjut.
"Pilihannya, apakah pembangunan mangkrak atau lanjut dan bermanfaat. Maka kehadiran negara penting untuk memastikan pembangunan infrastruktur berlanjut," ujar anggota Komisi VI DPR RI ini.
Penggunaan dana APBN, menurut Awiek, perlu diawasi oleh KPK dan BPK. Hal tersebut agar penggunaan APBN untuk kereta cepat Jakarta-Bandung dapat dipertanggungjawabkan.
"Namun penggunaannya harus dilakukan secara akuntabel dan transparan. Maka agar menggandeng KPK, juga BPK. Agar tidak ada penyimpangan," imbuhnya.
Presiden Jokowi sebelumnya memutuskan pembiayaan kereta cepat Jakarta-Bandung menggunakan APBN. Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI, Edhie Baskoro Yudhoyono atau Ibas, mempertanyakan keputusan tersebut.
Simak selengkapnya, di halaman selanjutnya:
