KY Pantau Sengketa Rumah Sie Swan Hwie Vs Anak Djan Faridz di Menteng

Andi Saputra - detikNews
Senin, 11 Okt 2021 13:36 WIB
gedung komisi yudisial
Gedung KY (Foto: ari saputra)
Jakarta -

Komisi Yudisial (KY) memantau dan mencermati kasus sengketa rumah di Jalan Borobudur, Menteng, Jakarta Pusat, yaitu keluarga Djan Faridz yang menguasai rumah dan tanah Sie Swan Hwie dengan bermodal Surat Izin Perumahan (SIP). Sedangkan Sie Swan Hwie menguasai berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM).

"KY menerima dua laporan dalam perkara tersebut, yaitu laporan permohonan pemantauan dan laporan dugaan pelanggaran perilaku hakim. Sudah diregister dan dilakukan analisis serta verifikasi," kata juru bicara KY, Miko Ginting kepada wartawan, Senin (11/10/2021).

Untuk laporan dugaan pelanggaran perilaku hakim, berdasarkan analisis verifikasi atas laporan beserta dokumen pendukungnya, laporan dinyatakan terkait dengan pertimbangan yuridis dan substansi putusan yang menjadi kemandirian hakim. Dengan demikian, kata Miko, laporan dinyatakan ditutup.

"Sementara itu, untuk laporan permohonan pemantauan, berdasarkan analisis dan verifikasi, KY memutuskan untuk melakukan pemantauan terhadap laporan ini," cetus Miko.

Sebagaimana diketahui, anak Djan Faridz, Radinka Ariapanditya Djan mengajukan eksekusi agar bisa menguasai total rumah di Jalan Borobudur, Mentang, Jakarta dari pemilik sebelumnya, Sie Swan Hwie. Rumah ini sempat dijadikan rumah pemenangan Jokowi-Ahok dalam Pilgub Jakarta 2012.

Sie Swan Hwie mendapatkan rumah seluas 2.000 meter persegi dari warisan ayahnya, Sie Sioe Ho. Nah, Sie Sioe Ho membelinya dari pemerintah pada 1946, tidak lama setelah Proklamasi Kemerdekaan.

Ayah Sie Swan Hwie kemudian memproses status tanah itu hingga terbit Sertifikat Hak Milik (SHM) dalam tiga lembar atas nama Sie Sioe Ho.

Pasca meletusnya peristiwa 1965, Sie Sioe Ho menyelamatkan diri ke Singapura. Rumah itu kemudian ditempati oleh orang secara bergantian di bawah pengawasan Dinas Perumahan DKI. Bagi yang menempati, cukup mengurus SIP ke Dinas Perumahan DKI.

Sekembalinya ke Indonesia, keluarga Sie Sioe Ho kaget rumahnya sudah ditempati orang lain.

Dalam kasus sengketa rumah di Jalan Diponegoro 22 itu, Djan menyerahkan kuasa kepada Humphrey R Djemat. Humphrey yang juga kerap mendampingi Djan dalam sengketa PPP beberapa waktu lalu putusan PK di atas harus dilaksanakan.

Berikut kronologis penguasaan Rumah Borobudur menurut Humphrey:

a. Pada tahun 2009, H.Djan Faridz beserta Istri mulai menguasai dan menempati Rumah Borobudur berdasarkan kesepakatan yang dibuat antara H.Djan Faridz dengan pihak yang saat itu berhak untuk menempati Rumah Borobudur;

b. Pada tahun 2012, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada akhirnya menerbitkan Surat Ijin Perumahan kepada Radinka Ariapanditya Djan (Putra Djan Faridz) yang pada pokoknya memberikan dasar bagi yang bersangkutan untuk dapat menempati Rumah Borobudur.

3. Sejak tahun 2009 sampai dengan saat ini, baik H. Djan Faridz maupun Radinka Ariapanditya Djan (Putra Djan Faridz) telah menguasai fisik dari Rumah Borobudur serta selalu membayar biaya Pajak Bumi & Bangunan.

Keluarga Djan akhirnya menggugat BPN ke PTUN Jakarta agar SHM atas nama Sie Sioe Ho dibatalkan. Hasilnya, Mahkamah Agung (MA) membatalkan SHM Sie Sioe Ho dan memerintahkan agar BPN menerbitkan SHM atas nama Radinka.

(asp/knv)