Cerita Eks Pegawai KPK Pulang Kampung Usai Dipecat Kini Bertani Jagung

Azhar Bagas Ramadhan - detikNews
Senin, 11 Okt 2021 12:18 WIB
Rasamala Aritonang
Rasamala Aritonang (Ari Saputra/detikcom)
Jakarta -

Ada lagi cerita lain dari mantan pegawai KPK yang belakangan telah dipecat buntut Tes Wawasan Kebangsaan (TWK). Kisah kali ini dari sosok bernama Rasamala Aritonang yang berperan penting kala KPK digugat praperadilan oleh para tersangka korupsi.

Sebelum dipecat bersama 56 rekan lainnya oleh KPK, Rasamala bertugas sebagai Kepala Bagian Perancangan Peraturan dan Produk Hukum pada Biro Hukum KPK. Dia kerap kali menyusun argumentasi hukum sewaktu KPK mendapatkan perlawanan dari para tersangka korupsi dalam sidang praperadilan.

Namun kini Rasamala memilih pulang kampung. Dia membantu keluarganya di Desa Parsuratan, Sumatera Utara, yang tak jauh dari Danau Toba, untuk bertani dan beternak.

"Ya saya memang sedang mengisi waktu sementara ini dengan bertani dan beternak, kebetulan keluarga kakek saya di kampung memang petani," kata Rasamala kepada detikcom, Senin (11/10/2021).

"Sudah hampir satu bulan saya ikut bantu mereka bertani, foto itu kegiatan menjemur jagung yang harus dikeringkan dan dijual untuk kebutuhan pakan ternak dan kadang dibuat roti jagung, hasilnya lumayan itu untuk kehidupan di sana selain dari ternak dan padi," imbuhnya.

Di sela-sela kegiatannya itu, Rasamala mengaku juga mengisi webinar antikorupsi. Dia juga kini mengajar di Universitas Parahyangan dalam mata kuliah antikorupsi.

"Lokasi kampung itu di Desa Parsuratan, Balige, Sumut, dekat juga dengan Danau Toba 15 menit jika mau ke danau. Biasanya kalau pagi kasih makan ayam dan bebek dulu, baru agak siang setelah matahari terik menjemur jagung," katanya.

"Tapi kadang-kadang saya masih harus break untuk mengisi webinar online karena masih ada beberapa permintaan sebagai narasumber, yang lalu misalnya saya diminta sekolah antikorupsi (SAKTI) Pontianak untuk mengisi materi, dan hari Jumat sore jam 15.00-16.30 biasanya saya rutin mengajar online. Kebetulan untuk semester ini saya diminta mengajar mata kuliah studi anti-korupsi di Fakultas Hukum Universitas Parahyangan," sambungnya.

Lebih lanjut, Rasamala juga masih gemar menulis artikel soal antikorupsi. Dia juga sempat berbagi cerita dengan masyarakat di kampungnya itu.

"Di malam hari, biasanya saya masih coba menulis beberapa artikel lepasan untuk dipublikasikan siapa tau ada media tertarik, karena saya pikir pengetahuan dan pengalaman saya yang sedikit ini barangkali masih bisa ikut memberikan kontribusi bagi perubahan, ya tentunya tidak sebesar kontribusi ketika di KPK ya," katanya

"Kalau di kampung kehidupan masyarakat sangat komunal, masyarakat sering bertemu membahas persoalan mereka, jadi kita dapat info berbagai persoalan mereka dan mendengarkan bagaimana cara mereka menyelesaikan persoalannya, menarik sih. Mungkin nanti saya malahan bisa dapat inspirasi untuk menyusun penelitian, kebetulan saya sedang merampungkan program doktoral," sambungnya.

Rasamala mengaku aktivitas bertani yang ia jalani membuat segar pikiran. Dia juga berencana menyusun tujuan ke depannya usai dipecat KPK.

"Rutinitas baru ini bikin segar pikiran, sambil menyusun rencana untuk tujuan yang baru. Kata salah satu guru saya, 'Hidup itu seperti naik sepeda, anda harus jalan terus tidak boleh berhenti, jika tiba di tujuan yang satu Anda tentukan tujuan selanjutnya, sampai Anda tidak bisa lagi mengayuh sepeda'," katanya.

Sengkarut TWK sebelumnya menyebabkan 57 pegawai KPK dipecat, salah satunya penyidik senior Novel Baswedan. Belakangan Polri membuka pintu bagi mereka untuk menjadi ASN di Polri.

Novel Baswedan dkk menyambut baik keseriusan Polri untuk merekrut mereka. Mereka menyebut siap ditempatkan di mana pun asalkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengakomodasi rekomendasi Komnas HAM dan Ombudsman bahwa TWK pegawai KPK bermasalah.

"Kalau kami sih melihat dalam konteks seluruh variabel, ada rekomendasi Ombudsman, ada rekomendasi Komnas HAM, ada isu pemberantasan korupsi, ada isu kepegawaian, ada banyak pihak/publik yang berkepentingan dan jika memang sudah mengakomodir semua hal itu, tentu presiden sebagai pemegang kekuasaan tertinggi ASN berwenang toh menempatkan di mana saja dan kita hanya dalam posisi melakukan tugas dan fungsi untuk berkontribusi pada negara ini," kata Hotman Tambunan, kepada wartawan, Jumat (1/10).

Untuk diketahui, Hotman merupakan mantan Kasatgas Diklat KPK. Dia menjadi bagian dari 56 pegawai KPK yang dipecat karena tak lolos TWK.

"Presiden berwenang kan menempatkan pegawai ASN dimanapun, maunya kami sih di KPK tapi nggak tahu apa pertimbangan dan kebijakan politik Presiden. Buat kami jika semua variabel yang saya sebut di atas sudah terakomodir, maka kami hanya akan fokus pada pelaksanaan tugas dan fungsi dan berkontribusi pada negara ini," ucapnya.

Sebelumnya Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Rusdi Hartono pada Kamis (7/10) mengatakan tengah mempersiapkan posisi bagi para mantan pegawai KPK itu. Rusdi mengatakan para mantan pegawai KPK itu akan ditempatkan sesuai dengan kompetensi masing-masing.

"Selain itu, juga penempatan mereka, karena sekali lagi mereka tidak semuanya penyelidik dan penyidik di KPK. Ada juga yang bertugas di bidang humas, ada petugas di bidang perencanaan, ada yang bertugas di bidang pendidikan dan pelatihan," ujar Rusdi.

"Ini harus dipersiapkan, tentunya satuan-satuan kerja yang ada di Polri yang bisa menampung daripada kompetensi dari 57 mantan pegawai KPK tersebut. Sedang berproses," imbuhnya.

Lihat juga Video: Blak-blakan Hotman Tambunan: Apresiasi Kapolri & Polemik Bendera HTI

[Gambas:Video 20detik]



(dhn/tor)