.webp)
Internal PDIP masih bergejolak imbas pembahasan Pilpres 2024. Terbaru, narasi banteng versus celeng memanaskan PDIP.
Awalnya, Wakil Ketua DPC PDIP Kabupaten Purworejo Albertus Sumbogo dan beberapa pengurus mendeklarasikan diri siap mendukung Ganjar Pranowo maju Pilpres 2024. Ketua DPD PDIP Jateng Bambang 'Pacul' Wuryanto kemudian menyebut soal banteng dan celeng.
Bambang menjelaskan PDIP adalah partai yang merupakan barisan yang mengikuti satu arahan dari pimpinan. Seluruh kader wajib mengikuti aturan dari ketua umum.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"PDIP itu adalah barisan yang mendapat perintah. Jadi siapa pun yang merasa jadi barisan PDIP, harus berada di barisan, barisan yang diperintah," kata Bambang saat dijumpai di Sukoharjo, Sabtu (9/10/2021).
Bambang menyebut oknum kader PDIP yang mendeklarasikan capres mendahului arahan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri telah keluar dari barisan. Untuk itu, pimpinan dari oknum tersebut harus memberikan sanksi.
"Kalau ada pengurus yang bicara di luar perintah partai artinya apa? Keluar dari barisan. Kalau keluar dari barisan ya siap untuk tidak di barisan, ya dikeluarkan oleh komandannya. Di militer juga gitu, keluar dari barisan ya out," ujarnya.
Banteng vs Celeng
Lalu dia bicara sebuah adagium yang ada di PDIP. Menurutnya, kader yang keluar dari barisan bukanlah banteng, melainkan celeng.
"Adagium di PDIP itu yang di luar barisan bukan banteng, itu namanya celeng. Jadi apa pun alasan itu yang deklarasi, kalau di luar barisan ya celeng," tegasnya.
Bambang pun tidak mempermasalahkan jika dianggap keras. Sebab, menurutnya, kader harus tahu bagaimana tegak lurus terhadap arahan ketua umum.
"Keras sekali kau Pacul, ya memang begini. Itu untuk menunjukkan garis yang benar. Di Kongres V itu jelas capres-cawapres di tangan ketua umum," ujarnya.
Di sisi lain, DPC PDIP Kabupaten Kebumen telah mendukung Puan Maharani maju Pilpres 2024. Ketua DPC PDIP Kebumen, Saiful Hadi, menegaskan dukungan untuk Puan saat itu berbeda dengan dukungan untuk Ganjar yang belakangan terakhir muncul di berbagai daerah. Saiful meluruskan yang dilakukan DPC PDIP Kabupaten Kebumen waktu itu adalah mengusulkan Puan Maharani sebagai capres, bukan mendeklarasikan dukungan.
"Jadi harus diluruskan posisinya, usulan sama deklarasi itu beda. Jadi sekali lagi patokannya usulan itu muncul sebelum ada Surat dari DPP terkait larangan membahas capres, disertai dengan kalimat apapun keputusan Bu Mega kami tegak lurus, itu substansinya. Setelah itu kita membahas (capres) lagi," kata Saiful Hadi saat dihubungi detikcom, Senin (11/10/2021).
Baca di halaman selanjutnya.
Simak Video: Saat Kader PDIP Kawal Kasus Wabup Bojonegoro vs Bupati Anna
