Kemnaker Minta Instansi Punya Pejabat Pengantar Kerja, Ini Fungsinya

Yudistira Imandiar - detikNews
Minggu, 10 Okt 2021 17:45 WIB
Dirjen Binapenta dan PKK Kemnaker, Suhartono
Foto: Kemnaker
Jakarta -

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memperkuat peran Pejabat Fungsional Pengantar Kerja. Posisi tersebut berperan dalam menjembatani antara pemberi dan pencari kerja.

Dirjen Binapenta dan PKK Kemnaker, Suhartono menerangkan Pejabat Fungsional Pengantar Kerja memiliki peran penting dalam hal penempatan tenaga kerja, meliputi ekosistem digital SIAPKerja, link and match ketenagakerjaan, pengembangan talenta muda, transformasi kewirausahaan, dan perluasan penempatan Pekerja Migran Indonesia. Poin-poin tersebut ada di poin kelima 9 Lompatan Besar Kemnaker.

"Pejabat Fungsional Pengantar Kerja merupakan ujung tombak Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja dalam mempertemukan pencari kerja dan pemberi kerja, dan memiliki peran penting dalam mensukseskan 9 Lompatan Besar Kemnaker, " kata Suhartono dalam keterangan tertulis, Minggu (10/10/2021).

Sesuai arahan Menaker Ida Fauziyah, Suhartomo menyatakan Kemnaker terus berupaya menjadi bagian dari perubahan, dalam rangka mendorong akselerasi transformasi digital di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan.

"Sembilan Lompatan Besar Kemnaker tersebut meliputi Reformasi Birokrasi, Ekosistem Digital SIAPKerja, Transformasi Balai Latihan Kerja, Link and Match Ketenagakerjaan, Pengembangan Talenta Muda, Transformasi Kewirausahaan, Visi Baru Hubungan Industrial, Perluasan Penempatan Pekerja Migran Indonesia, dan Reformasi Pengawasan," urainya.

Ia menjabarkan saat ini jumlah Pejabat Fungsional Pengantar Kerja di seluruh Indonesia sebanyak 668 orang, terdiri dari 175 orang Pejabat Fungsional Pengantar Kerja di Kemnaker, 178 orang di BP2MI, 122 orang di Disnaker provinsi, dan 193 di Disnaker kabupaten/kota.

"Kondisi ini tentu menjadi tantangan tidak hanya bagi Direktorat Bina Pengantar Kerja Ditjen Binapenta dan PKK sebagai Pembina Pejabat Fungsional Pengantar Kerja, tetapi juga bagi pelaksana pelayanan penempatan tenaga kerja di daerah," tutur Suhartono.

Ia menambahkan terkait dengan implementasi program, Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) yang akan mulai diimplementasikan tahun 2022, tugas Pengantar Kerja akan bertambah dalam hal memberikan layanan informasi pasar kerja serta melakukan bimbingan jabatan dalam bentuk penilaian diri dan konseling karir.

"Melalui program ini para buruh akan mendapatkan manfaat berupa uang tunai, akses informasi pasar kerja dan pelatihan tenaga kerja untuk upskilling dan reskilling," sebut Suhartono.

Suhartono mengatakan tidak semua Disnaker provinsi/kabupaten/kota memiliki Pejabat Fungsional Pengantar Kerja, sehingga pelayanan penempatan dilakukan oleh petugas antar kerja, yang belum dibekali pengetahuan khusus tentang informasi pasar kerja, penyuluhan dan bimbingan jabatan serta perantaraan kerja.

"Kami sangat berharap dan mendorong saudara-saudara untuk segera membuka dan menyusun formasi bagi Jabatan Fungsional Pengantar Kerja di instansi masing-masing, mengingat semakin beratnya tugas Pengantar Kerja ke depannya," imbuh Suhartono.

(ega/ega)