ADVERTISEMENT

DPD Akan Gelar FGD Bahas Amandemen UUD untuk Pemuda Pancasila Jatim

Jihaan Khoirunnissa - detikNews
Minggu, 10 Okt 2021 16:24 WIB
Ketua DPD RI LaNyalla Mattalitti
Foto: DPD RI
Jakarta -

Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti mengatakan pihaknya akan menggelar Focus Group Discussion (FGD) dan dialog publik di setiap Majelis Pimpinan Cabang Pemuda Pancasila (PP) di Jawa Timur (Jatim). Adapun kegiatan ini untuk membahas pentingnya amandemen kelima UUD 1945.

"Sejauh ini DPD sedang masif membuat FGD, dialog publik dan sosialisasi ke sejumlah daerah dan memang masih prioritas ke kampus. Nanti saya akan agendakan juga untuk membuat FGD tersebut di setiap MPC agar stakeholder di daerah juga tahu perjuangan kita," ujar LaNyalla dalam keterangan tertulis, Minggu (10/10/2021).

Di depan kader PP dalam acara Rakerwil MPW PP Jawa Timur, di Surabaya hari ini, ia menjelaskan amandemen konstitusi adalah upaya untuk memperbaiki perjalanan bangsa. Menurutnya kader-kader Pemuda Pancasila harus mengetahui hal tersebut karena merupakan cita-cita mulia demi terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh masyarakat.

"Sudah 22 tahun amandemen konstitusi 1 sampai 4 tetapi perubahan di masyarakat tidak ada. Persoalan keadilan sosial ini harus diselesaikan dengan pendekatan yang fundamental dan benar-benar pada akar persoalan yaitu pembenahan di hulu," tegasnya.

Terkait rencana amandemen, LaNyalla menyebut DPD RI ingin memperkuat posisinya sebagai representasi daerah. Ia pun mendorong agar persamaan hak DPD dengan DPR yang merupakan representasi partai politik.

"DPD ini seperti DPR, dipilih langsung oleh rakyat tetapi wewenangnya berbeda. Makanya kita sedang menuntut agar disamakan haknya. Terutama hak dalam mencalonkan presiden," jelasnya.

Menurutnya, sebelum amandemen 1 sampai 4 UUD 1945, MPR terdiri dari DPR, utusan golongan dan utusan daerah. Setelah amandemen DPR tetap ada, utusan golongan hilang sedangkan utusan daerah kemudian menjelma menjadi DPD.

"Sebelum amandemen, MPR yang terdiri dari DPR, utusan golongan dan utusan daerah itu bisa mencalonkan Presiden. Setelah amandemen hanya DPR yang bisa calonkan presiden," tuturnya.

Artinya, lanjut dia, rakyat yang berpartai dan rakyat tidak berpartai atau non partisan harus memiliki hak yang sama. Calon presiden perseorangan pun salurannya bisa melalui DPD.

"Saya kira rakyat juga sudah cerdas. Mereka sudah mengerti track record parpol. Makanya kita sebagai non partisan berharap banyak dukungan untuk amandemen konstitusi sehingga ada perbaikan bagi bangsa ini," pungkasnya.

(ega/ega)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT