Komite Kompetensi Dinilai Gerus Kewenangan Kampus, Nadiem Digugat ke MK

Andi Saputra - detikNews
Minggu, 10 Okt 2021 10:02 WIB
Mendikbudristek Nadiem Makarim rapat bareng Komisi X DPR. Dalam pemaparannya, Nadiem menjelaskan soal seleksi PPPK guru atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja.
Nadiem Makarim (Andhika Prasetia/detikcom)
Jakarta -

Himpunan Perguruan Tinggi Kesehatan Swasta Indonesia (HPTKES Indonesia) menggugat Mendikbudristek Nadiem Makarim ke Mahkamah Konstitusi (MK) terkait kewajiban uji kompetensi tenaga kesehatan oleh pihak ketiga. Sebab, hal itu dinilai menggerus kewenangan kampus dan menjadikan kampus hanya tukang stempel kelulusan.

"Pemohon sebagai wadah berhimpun Perguruan Tinggi Kesehatan yang saat ini tergabung sekitar sebanyak 1.536 Perguruan Tinggi Kesehatan di seluruh Indonesia (tidak termasuk perguruan tinggi jurusan kedokteran, kedokteran gigi dan farmasi), dengan jumlah seluruh mahasiswa yang aktif sekitar 3 juta orang. Jumlah mahasiswa tersebut akan terus bertambah setiap tahunnya dengan jumlah rata-rata kenaikan 10%-20% setiap tahun dari tahun sebelumnya seiring dengan laju pertumbuhan demografi masyarakat, kebutuhan, pertumbuhan fasilitas kesehatan dan pertumbuhan/perkembangan fasilitas pada dunia pendidikan tinggi kesehatan," kata pemohon memperkenalkan diri yang dituangkan dalam berkas judicial review sebagaimana dilansir website MK, Minggu (10/10/2021).

HPTKES Indonesia mengajukan judicial review atas pasal Pasal 21 UU Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan yang berbunyi:

(1) Mahasiswa bidang kesehatan pada akhir masa pendidikan vokasi dan profesi harus mengikuti Uji Kompetensi secara nasional.
(2) Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi bekerja sama dengan Organisasi Profesi, lembaga pelatihan, atau lembaga sertifikasi yang terakreditasi.
(3) Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditujukan untuk mencapai standar kompetensi lulusan yang memenuhi standar kompetensi kerja.
(4) Standar kompetensi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun oleh Organisasi Profesi dan konsil masing-masing Tenaga Kesehatan dan ditetapkan oleh Menteri.
(5) Mahasiswa pendidikan vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang lulus Uji Kompetensi memperoleh Sertifikat Kompetensi yang diterbitkan oleh Perguruan Tinggi.
(6) Mahasiswa pendidikan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang lulus Uji Kompetensi memperoleh Sertifikat Profesi yang diterbitkan oleh Perguruan Tinggi.
(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan Uji Kompetensi diatur dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

Dengan diundangkannya UU Nomor 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, maka semakin menegaskan peran perguruan tinggi dalam pembangunan kesehatan di Indonesia dengan melahirkan tenaga ahli bidang kesehatan dan profesional bidang kesehatan. Termasuk di antaranya peran perguruan tinggi kesehatan adalah sebagai badan yang berperan dalam penyelenggaraan ujian kompetensi bagi mahasiswa pendidikan vokasi dan profesi.

Namun, HPTKES Indonesia menilai pasal di atas ditafsirkan tidak tepat oleh Nadiem dengan mengeluarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 2 tahun 2020 yang menghilangkan keterlibatan perguruan tinggi dan penerbitan sertifikat ujian kompetensi tidak dikeluarkan oleh perguruan tinggi. Sebab Nadiem membuat 'Komite Nasional Uji Kompetensi Mahasiswa Bidang Kesehatan' yang menentukan uji kompetensi kelulusan.

"Penafsiran oleh Termohon (Mendikbud, red) tersebut juga telah menganulir peran perguruan tinggi kesehatan yang dalam menyelenggarakan ujian kompetensi, menganulir peran perguruan tinggi kesehatan menentukan kelulusan mahasiswa dan perguruan tinggi hanya sebagai lembaga 'tukang stempel' dalam hasil ujian kompetensi yang dilaksanakan oleh Termohon," ujar HPTKES Indonesia.

HPTKES Indonesia menyatakan perguruan tinggi dilarang/tidak dapat menerbitkan ijazah sebagai tanda bukti kelulusan mahasiswa tanpa terlebih dahulu adanya bukti sertifikat kompetensi yang dilaksanakan secara tunggal, sepihak oleh Nadiem berdasarkan tafsir Nadiem. Dengan kata lain perguruan tinggi kesehatan tidak dapat menerbitkan ijazah mahasiswa dan termasuk mahasiswa profesi dan akademisi tidak dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi meskipun mahasiswa tersebut telah menyelesaikan seluruh program studi.

"Namun jika belum memperoleh sertipikat uji kompetensi yang dilaksanakan berdasarkan penafsiran Termohon maka semua hal itu tidak akan dapat dilakukan," kata HPTKES Indonesia.

Simak selengkapnya di halaman selanjutnya.

Lihat juga Video: Tangisan Guru Honorer di Hadapan Nadiem Gegara Honor Rp 100 Ribu/Bulan

[Gambas:Video 20detik]