Pemerintah Harus Cegah Kecelakaan KA

Jakarta - Menyusul terjadinya kecelakaan kereta api secara beruntun dalam dua minggu terakhir, pemerintah diminta segera melakukan tindakan preventif. Pemerintah jangan hanya bersikap reaktif terhadap kejadian yang terus terulang."DPR itu sudah lelah, kita ingatkan. Pemerintah itu jangan reaktif tapi harus melakukan langkah pencegahan yang terarah dan terukur," kata Anggota Komisi V FKB DPR Ahmad Anas Yahya ketika dihubungi detikcom via telepon, Jakarta, Minggu (16/4/2006).Dikatakan Anas, kecelakaan-kecelakaan ini merefleksikan bagaimana lemahnya sistem keselamatan Indonesia. Hal ini diakibatkan karena manajemen yang kurang terarah dan kurang baik.Hingga bulan April 2006 ini saja sudah 2 kali terjadi kecelakaan yang merenggut korban jiwa. Tahun 2005 terjadi kecelakaan sebanyak 10 kali dan ini terbesar selama 5 tahun terakhir, dan tahun 2004 sebanyak 7 kali.Memang ketahui bahwa kecelakaan itu terjadi akibat dua faktor utama yaitu, masalah teknologi dan masalah human error. Kedua persoalan ini adalah faktor penyebab yang paling sering terjadi."Human error kan berarti orangnya. Sumber daya manusianya itu tanggung jawab manajemen PT Kereta Api Indonesia (KAI)," ujarnya.Anas menyimpulkan, pembuat peraturan perlu meningkatkan perannya. Selain itu masih kurang optimalnya manajemen dalam melaksanakan fungsi-fungsi manajerial.Menurut Anas PT KAI seharusnya bisa melakukan efesiensi dan manajerial yang baik. Walaupun masih ada kendala kekurangan dana yang memang seringkali dijadikan pembelaan.Anggaran KAI untuk tahun 2006 itu sebesar Rp 2,4 triliun yang termasuk untuk Publik Servis Obligation (PSO) sebesar kurang lebih Rp 1 triliun. Selain itu KAI juga mendapatkan kurang lebih Rp 22 miliar untuk anggaran penyelenggaraan Diklat bagi karyawannya. (hdi/)