Dosen Unsyiah Saiful Mahdi Dapat Amnesti Jokowi, Istri: Bukti Negara Hadir

Kadek Melda Luxiana - detikNews
Minggu, 10 Okt 2021 00:17 WIB
Istri Saiful Mahdi, Dian Rubianty saat berdialog dengan Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM Kemenko Polhukam, Sugeng Purnomo (Dok Kemenko Polhukam)
Foto: Istri Saiful Mahdi, Dian Rubianty (kiri) saat berdialog dengan Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM Kemenko Polhukam, Sugeng Purnomo (Dok Kemenko Polhukam)
Jakarta -

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengeluarkan amnesti untuk dosen Universitas Syiah Kuala (Unsyiah) Banda Aceh, Saiful Mahdi dan telah disetujui DPR. Istri Saiful Mahdi, Dian Rubiaty menilai amnesti untuk suaminya adalah sebuah bukti negara hadir saat kebenaran dibungkam.

"Ketika kita mengalami proses hukum di mana kita berhadapan dengan struktur kekuasaan dan kita merasa tidak berdaya, itu rasanya negara jauh sekali. Jadi untuk kami amnesti ini adalah bukti bahwa negara hadir ketika kita merasa keadilan tidak wujud dan kebenaran dibungkam," kata Dian kepada wartawan, Sabtu (9/10/2021).

Dian berharap amnesti tidak hanya diberikan kepada suaminya saja, melainkan juga kepada korban dengan kasus yang sama seperti Saiful Mahdi.
Dia menilai pemberian amnesti terhadap kasus yang menjerat suaminya merupakan sebuah kemajuan yang luar biasa.

"Ini sebuah langkah maju yang luar biasa, saya tidak ingin bahagia sendiri. Saya tau rasanya air mata ketika suami di penjara. Jadi saya bisa bayangkan ini tidak mudah untuk siapapun yang berada pada posisi kami. Jadi kami berharap amnesti ini buka hanya milik kami, amnesti ini adalah milik semua korban. Kalau amnesti ini bisa menghapus air mata saya dan anak-anak, maka amnesti ini harus bisa menghapus air mata semua korban yang lain," ujarnya.

"Rasanya tidak adil kalau hanya bang Saiful mahdi yang bisa dibebaskan. Maka semua kasus yang sama semua korban yang sama harus merasakan kemerdekaan yang sama," lanjutnya.

Dian mengatakan kasus-kasus serupa dengan suaminya tidak cukup hanya dengan merevisi undang-undang (UU) Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Menurutnya, perlu ada edukasi kepada penegak hukum dan juga masyarakat terhadap perubahan cara berkomunikasi yang saat ini lebih banyak dilakukan melalui media sosial.

"Ini tentu saja tidak hanya degan merevisi UU ITE tapi juga ada langkah penegakan hukumnya, edukasi rakyatnya. Jadi kan ini adalah tidak mungkin satu pihak, jadi ini kerja keras kita untuk Indonesia. Semua masyarakat ya harus bersedia berubah, hukumnya harus betul betul melihat, belajar melihat perkembangan. Sekarang hidup kita sudah berubah, semua ruang perecakapan tradisional kini pindah ke media sosial," ucapnya.

"Maka ketika menyikapi dan lain sebagainya, penegak hukum harus betul-betul melihat dan terbuka dan tidak bisa lagi hanya berpedoman pada kertas tapi juga harus melihat berbagai aspek sosial lainnya ketika menangani dan ingin meninggalkan, mengutamakan restorative justice dan sebagainya. Harus ada saling kerjasama membenahi," jelasnya.

Simak selengkapnya di halaman berikutnya.