.webp)
Ketua DPR RI Puan Maharani menghadiri Seventh Group of 20 Parliamentary Speakers' Summit (P20) di Roma, Italia, Kamis (8/10). Dalam kesempatan tersebut, Puan menyampaikan kesiapan DPR dan Pemerintah Indonesia dalam Presidensi G20 selanjutnya.
"Mulai 1 Desember 2021, Indonesia mendapat kepercayaan memegang Presidensi G20. Kami siap untuk melanjutkan kesuksesan Presidensi G20 Italia," kata Puan dalam keterangan tertulis, Sabtu (9/10/2021).
Puan menjelaskan sebagai Presidensi G20, Indonesia akan menjadi tuan rumah Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 dan Pertemuan P20 tahun 2022. Adapun pada P20, DPR RI akan mengambil tema 'Peran Parlemen dalam Mendorong Pertumbuhan yang Lebih Tinggi dan Masyarakat yang Sehat'.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Terkait hal ini, Puan juga resmi mengundang para pimpinan parlemen G20 untuk menghadiri P20 di Indonesia. Melalui pertemuan singkat, ia juga mengundang langsung pimpinan parlemen G20, seperti Ketua DPR Amerika Serikat (AS) Nancy Pelosi, President of the Italian Chamber of Deputies Roberto Fico, Ketua Dewan Nasional Republic of Korea Park Byeong-Seug, Ketua Parlemen Singapura Tan Chuan Jin, Speaker of the Senate Belanda Jan Anthonie Bruinj dan Speaker of the Grand National Assembly Turki Mustafa Sentop.
"Kami sangat mengharapkan dukungan dari hadirin semua untuk kelancaran penyelengaraan Presidensi G20 Indonesia. Terima kasih dan sampai bertemu di Indonesia tahun depan," paparnya.
Lebih lanjut Puan menyampaikan Pemerintah dan Parlemen Negara G20 perlu bersinergi untuk membahas agenda G20 guna mencapai tujuan. Adapun tujuan tersebut meliputi stabilitas perekonomian global dan pertumbuhan berkelanjutan, termasuk pemulihan ekonomi global akibat pandemi COVID-19.
"Kami akan meningkatkan kontribusi P20 dalam pemulihan pandemi dalam kerjasama G20," ungkapnya.
Dalam sesi pembukaan diplomasi P20 di Roma, Puan juga menyampaikan sejumlah gagasan. Salah satunya terkait peta jalan vaksinasi global sebagai upaya mengatasi pandemi COVID-19.
"Penanganan kesehatan adalah kunci pemulihan. Dunia memerlukan rencana global mengakhiri pandemi, termasuk global vaccination road map untuk mencapai distribusi vaksin secara adil dan merata," ucapnya.
Soal vaksinasi, Puan mengatakan distribusi vaksin yang adil dan merata dapat dicapai dengan mendukung mekanisme berbagi dosis, serta meningkatkan dan diversifikasi produksi vaksin global.
"Kemudian mendukung transfer teknologi dan pengecualian hak kekayaan intelektual, serta menghapuskan diskriminasi vaksin," katanya.
Menurut Puan, pandemi COVID-19 merupakan tantangan global terbesar saat ini. Sebab, pandemi mengakibatkan krisis multidimensi yang telah menunjukkan saling ketergantungan antara manusia, kemakmuran dan bumi.
"Namun krisis juga melahirkan kesempatan untuk membangun dunia yang lebih baik pasca pandemi dengan menjaga kelestarian lingkungan dan menciptakan masa depan yang lebih inklusif," ujarnya.
Di kesempatan ini, Ketua DPR perempuan pertama di Indonesia ini juga mengingatkan masyarakat internasional untuk membantu aspek sosial di negara berkembang, termasuk kesetaraan gender.
"Potensi perempuan perlu terus diberdayakan pada masa pemulihan pandemi. Jika perempuan maju, maka suatu negara juga akan maju," tambahnya.
Tak hanya itu, Puan juga mengajak negara anggota G20 melalui forum P20 untuk meningkatkan kemitraan global dan memperkuat multilateralisme. Dengan demikian, masalah global akibat pandemi COVID-19 dapat segera teratasi.
"Parlemen dapat mempengaruhi posisi internasional negara-negara dan mendorong pemerintah untuk mengembangkan solidaritas global dan saling percaya antarnegara ketimbang penyelesaian unilateral," ungkapnya.
"Saya ingin tegaskan bahwa hanya dengan kemitraan global kita dapat bersama mengakhiri pandemi, termasuk menyelesaikan krisis sosial dan ketenagakerjaan," imbuhnya.
Semetara itu, Sekjen DPR RI Indra Iskandar menjelaskan forum P20 bertujuan untuk meningkatkan koordinasi antarparlemen untuk dapat mewujudkan tujuan G20.
"Yaitu mencapai stabilitas perekonomian global dan pertumbuhan berkelanjutan melalui fungsi penganggaran, pembuatan undang-undang, dan pengawasan yang dimiliki parlemen," pungkas Indra.
Sebagai informasi, pada 2022 Indonesia akan memegang Presidensi G20 atau Kelompok Negara G20 untuk pertama kalinya sejak dibentuk pada 1999. G20 merupakan kelompok informal dari 19 negara dan Uni Eropa, serta perwakilan dari International Monetary Fund dan World Bank yang bertujuan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang kuat, berkelanjutan, dan berimbang.
G20 yang terdiri dari negara-negara kekuatan ekonomi besar dunia dan merupakan forum utama kerjasama ekonomi (premier forum for economic cooperation) memiliki modalitas untuk mendorong terwujudnya masa depan yang berkelanjutan dan lebih baik.
(prf/ega)
