Ketua DPD Dukung Rencana Pengiriman Kembali PMI ke Taiwan

Inkana Izatifiqa R Putri - detikNews
Sabtu, 09 Okt 2021 23:00 WIB
Ketua DPD Minta Pengurus GKPPI Bela Kepentingan Petani
Foto: Dok. DPD RI
Jakarta -

Pemerintah Indonesia berencana membuka kembali penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) ke Taiwan. Pembukaan ini seiring dengan menurunnya kasus positif COVID-19 di Indonesia. Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti pun merespons positif rencana tersebut.

LaNyalla menilai rencana ini dapat menekan angka pengangguran akibat kondisi ekonomi yang belum berjalan maksimal karena pandemi. Meski demikian, ia mengimbau agar pemerintah mempersiapkannya secara matang.

"Namun persiapan yang dilakukan harus matang. Terutama berkaitan dengan kesehatan para calon pekerja migran yang akan berangkat ke negara-negara penempatan. Karena para pekerja migran ini membawa nama Indonesia ke luar negeri," kata LaNyalla dalam keterangan tertulis, (9/10/2021).

Soal rencana ini, LaNyalla meminta Kementerian Ketenagakerjaan untuk memastikan penerapan protokol kesehatan mulai dari Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) dan Lembaga Pelatihan Kerja Luar Negeri (LPK-LN). Mengingat penerapan prokes yang ketat dapat menjadi pertimbangan dan bukti kesiapan Indonesia.

"Kemudian ajak pihak-pihak yang berkepentingan di otoritas Taiwan untuk melihat kesiapan prokes kita dan calon pekerja yang akan berangkat. Sebagai bukti keseriusan kita dalam persiapan sehingga diharapkan bisa menjadi pertimbangan agar penempatan pekerja migran ke Taiwan segera dibuka kembali dalam waktu dekat," katanya.

Selain itu, LaNyalla meminta Kemnaker untuk memantau dan menindak tegas jika menemukan pelanggaran prokes pada P3MI/LPK-LN.

LaNyalla pun meminta agar pemerintah mengirim pekerja migran dengan kemampuan dan skill yang baik. Dalam hal ini, pekerja migran tidak hanya perlu sehat jasmani, tetapi mempunyai skill mumpuni.

"Termasuk yang harus dikuasai oleh para pekerja migran Indonesia adalah bahasa asing, minimal bahasa Inggris dan bahasa Taiwan," jelasnya.

Ia juga mengingatkan Kemenaker untuk menekan angka penempatan migran ilegal. Sebab, tindakan ini dapat merugikan negara sehingga perlu diantisipasi.

"Sudah menjadi rahasia umum adanya pekerja migran yang berangkat secara ilegal. Ini tindakan merugikan dan tidak bertanggung jawab. Kemenaker harus mempunyai strategi mengantisipasinya dengan penguatan bersama lembaga-lembaga terkait," pungkas LaNyalla.

(prf/ega)