Ini Kata Waket DPD soal UU Reformasi Perpajakan

Khoirul Anam - detikNews
Sabtu, 09 Okt 2021 22:20 WIB
DPD RI
Foto: dok. DPD RI
Jakarta -

Wakil Ketua DPD Sultan Baktiar Najamudin mengatakan, Undang-undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) jangan menjadi jebakan bagi laju pertumbuhan kelas menengah. Apalagi, menurutnya, saat ini masyarakat sedang diuji dengan pandemi COVID-19.

Senator dari Bengkulu ini menjelaskan, secara mekanisme undang-undang yang diklaim sebagai bentuk Reformasi Perpajakan itu seperti cantrang yang tidak peduli dengan ukuran dan jenis ikan, bahkan berpotensi merusak terumbu karang yang dijaring.

"Kebijakan seperti ini tentu sangat resisten dan berisiko bagi masyarakat menengah ke bawah yang menjadi kelompok mayoritas dalam struktur sosial kita," ujarnya melalui keterangan tertulis, Jumat (8/10/21).

Mantan Wakil Gubernur Bengkulu ini memberikan contoh, salah satu aturan dalam undang-undang menyebutkan penghasilan yang terkena pajak dimulai dari Rp 4.500.000.

"Tentu kita akan prihatin jika masyarakat ,khususnya milenial, yang berpenghasilan Rp 5 juta harus menanggung beban fiskal negara dengan menyetor 5 persen gaji bulanannya," ujarnya.

"Di saat yang sama mereka juga akan mengeluarkan lebih banyak biaya konsumsi di tahun depan karena dipangkasnya subsidi bahan bakar gas melon 3 kg," lanjut Baktiar.

Oleh karena itu, ia berharap, jangan sampai undang-undang itu menjadi jebakan bagi laju pertumbuhan kelas menengah.

"Padahal yang selama ini terindikasi memanipulasi laporan atau bahkan enggan membayar pajak adalah subjek pajak menengah ke atas. Bahayanya lagi ketentuan tax amnesty dalam UU HPP hanya bersifat sukarela. Ini sangat tidak adil dan melemahkan marwah UU dan negara di hadapan subjek pajak bandel," tegasnya.

Namun, karena undang-undang tersebut sudah sah dan akan diberlakukan, ia mengajak seluruh komponen bangsa untuk bekerja sama dalam proses pemulihan ekonomi nasional.

"Kami memaknai ini sebagai ujian kebangsaan yang harus kita lewati Bersama. Sebagai bangsa kita tentu tidak ingin negara ini kolaps akibat defisit anggaran," tuturnya.

(prf/ega)