Siap Buka Lagi PMI ke Taiwan, RI Gencarkan Pengecekan Prokes LPK-LN

Erika Dyah - detikNews
Kamis, 07 Okt 2021 22:34 WIB
Direktur Jenderal Binapenta dan PKK Kemnaker, Suhartono
Foto: Kemnaker
Jakarta -

Seiring menurunnya angka positif COVID di Indonesia, Kementerian Ketenagakerjaan menggencarkan upaya dalam mempersiapkan pembukaan kembali Pekerja Migran Indonesia (PMI) ke Taiwan. Upaya ini dilakukan Kemnaker melalui Direktorat Bina Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI).

Direktur Jenderal Binapenta dan PKK Kemnaker, Suhartono mengatakan pihaknya telah menerbitkan SOP (standar operasional prosedur) kepada Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) dan Lembaga Pelatihan Kerja Luar Negeri (LPK-LN) pada Senin (27/9).

Setelah dikeluarkannya SOP tersebut, Kemnaker bersama dengan Kantor Staf Presiden, BP2MI, dan perwakilan TETO (The Taipei Economic and Trade Office) juga melakukan Roadshow pada 5-7 Oktober 2021 kepada P3MI/LPK-LN yang berada di provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur.

Ia menjelaskan roadshow ini dilakukan dalam rangka memastikan P3MI/LPK-LN sudah melaksanakan protokol kesehatan sesuai yang diharapkan oleh Otoritas Taiwan. Suhartono menegaskan pihaknya sangat serius dalam melakukan pemantauan protokol kesehatan terhadap P3MI dan LPK-LN.

Pemantauan ini dilakukan tidak hanya pada sarana di LPK-LN, akan tetapi juga dilakukan kepada calon PMI yang akan berangkat ke negara-negara penempatan. Menurutnya, hal ini penting karena para CPMI secara tidak langsung membawa nama Indonesia.

"Kami akan terus memantau dan menindak secara tegas, apabila ada P3MI/LPK-LN yang tidak mematuhi protokol kesehatan yang berlaku," tegas Suhartono dalam keterangan tertulis, Kamis (7/10/2021).

Dalam pertemuan di Cirebon pada Selasa (5/10), Direktur Bina Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI) Kemnaker, Rendra Setiawan menyebut hasil dari roadshow nantinya akan dilaporkan ke pihak TETO. Kemudian, laporan ini akan diteruskan kepada Ministry of Labor (MoL) Taiwan dan Central Epidemic Command Center (CECC) Taiwan sebagai pertimbangan agar penempatan PMI ke Taiwan segera dibuka kembali.

"Alhamdulillah respons dari pihak TETO cukup baik dan semoga ini menjadi input positif sehingga penempatan PMI ke Taiwan dapat dibuka kembali," jelas Rendra.

"Perlu kami sampaikan bahwa pemerintah Indonesia saat ini telah mendapatkan respons positif dari otoritas Taiwan, sebagai dasar pertimbangan pembukaan ke negara penempatan," imbuhnya.

Rendra menjelaskan sebelumnya pada 4 Desember 2020, otoritas Taiwan melalui Ministry of Labor (MoL) resmi mengumumkan pelarangan PMI masuk Taiwan seiring dengan tingginya angka positif COVID-19 di Indonesia. Karena hal tersebut, lanjutnya, Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Ketenagakerjaan mengambil kebijakan untuk menutup sementara penempatan PMI yang akan ditempatkan ke Jepang dan Taiwan melalui Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/1/PK.02.03/I/2021 tentang Proses Penempatan PMI ke Jepang dan Taiwan.

Ia memaparkan, seiring dikeluarkannya aturan tersebut, Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah terus melakukan berbagai upaya secara intens terkait pelindungan PMI. Mulai dari penguatan kebijakan melalui regulasi, penguatan tata kelola melalui penguatan kelembagaan, juga termasuk penguatan Satgas Pelindungan PMI, penguatan kerja sama luar negeri, penguatan Atase Ketenagakerjaan, penguatan sinergitas tugas dan tanggungjawab pemerintah di semua tingkatan, pengembangan pusat layanan bagi CPMI/PMI dan anggota keluarganya, dan penguatan kerja sama antar lembaga.

Rendra mengungkap ada 6.000 lebih PMI yang tertunda keberangkatannya ke Taiwan akibat COVID-19. Oleh karena itu, Kemnaker melakukan hal-hal yang menjadi atensi otoritas Taiwan. Baik dari revisi SOP P3MI dan LPK-LN, tes PCR untuk calon PMI, karantina ketat, dan cek fisik P3MI/LPK-LN.

Pada kesempatan yang sama, Secretary of Consular Division sekaligus perwakilan TETO, Yenying Su, menyampaikan apresiasi kepada Kemnaker atas kolaborasi bersama dengan TETO untuk dapat mengunjungi beberapa P3MI dan LPK LN yang ada di Bekasi dan Cirebon, Jawa Barat.

Ia menilai penerapan standar protokol kesehatan di beberapa lokasi tersebut sudah cukup memenuhi SOP yang berlaku, hanya saja perlu sedikit tambahan perbaikan. Meski demikian, pihaknya mengaku percaya Kemnaker akan terus mengevaluasi sehingga dapat disempurnakan.

Sementara itu, Tenaga Ahli Kantor Staf Presiden, Aji Erlangga berharap pihak Kemnaker maupun P3MI bisa menyesuaikan standar yang diinginkan oleh TETO. Menurutnya, segala persiapan yang telah dilakukan selama ini dapat berjalan lancar, sehingga proses penempatan bisa segera dilaksanakan.

Sebagai informasi, P3MI/LPK-LN yang dikunjungi oleh Kemnaker di wilayah provinsi Jawa Barat, antara lain PT Karya Semesta Sejahtera beserta LPK-LN, PT Putra Jabung Persada beserta LPK-LN, LPK-LN Berhasil Langgeng Kencana, PT Laatansa Lintas Internasional beserta LPK-LN.

Sementara itu, di provinsi Jawa Tengah dilakukan kunjungan ke PT Indotak Jaya Abadi beserta LPK-LN, PT Dewi Pengayom Bangsa beserta LPK-LN, sedangkan untuk wilayah Jawa Timur kunjungan dilakukan di LPK-LN Prima Duta Sejati, PT Bangun Gunung Sari beserta LPK-LN, PT Mulia Laksana Sejahtera beserta LPK-LN, dan PT Perwita Nusaraya beserta LPK-LN.

(fhs/ega)