Saran untuk Pemerintah Atasi Kelangkaan Jagung

Tim detikcom - detikNews
Kamis, 07 Okt 2021 13:27 WIB
Witjaksono
Foto: Witjaksono
Jakarta -

Presiden Jokowi mengumpulkan sejumlah menteri membahas kelangkaan jagung. Masalah ini harus segera diatasi agar peternak tak terus merugi.

Entrepreneur muda Nahdlatul Ulama (NU), Witjaksono, berbagi pengalamannya mengelola jagung di Bengkulu Selatan. Penguatan argobisnis atau argoindustri tanaman jagung yang dimulai dengan memanfaatkan lahan kosong atau wilayah yang tidak produktif adalah contoh satu dari sekian banyak solusi pengentasan defisit jagung di Tanah Air.

Witjaksono mengungkapkan banyak lahan kosong di sejumlah daerah, seperti Sumatera, Kalimantan, Papua, yang dapat digunakan untuk argobisnis maupun argoindustri jagung dan tanaman pangan lainnya, seperti yang diterapkannya pada Kabupaten Bengkulu Selatan.

"Saya terapkan ini di Bengkulu Selatan sejak 2018 dan alhamdulillah, awalnya rata-rata tanam setiap tahun semula 1.000 hektare, kini di atas 12 ribu hektare. Silakan dicek dengan Pak Bupati Bengkulu Selatan," kata Witjaksono kepada wartawan.

Witjaksono menuturkan langkah yang telah dilakukannya di Bengkulu Selatan telah menjadikan daerah tersebut sebagai pemasok kebutuhan komoditas jagung bagi wilayah atau provinsi lainnya.

Selain dapat menstabilkan harga jagung yang dikeluhkan oleh rakyat, salah satunya Suroso, peternak ayam asal Blitar, yang nekat membentangkan poster tingginya harga jagung hingga dipanggil Presiden Joko Widodo ke Istana, Witjaksono memastikan langkah ini juga menjadi solusi minimnya ketersediaan lapangan pekerjaan bagi masyarakat, apalagi di tengah pandemi COVID-19.

Langkah memperkuat argobisnis dan industri pangan yang telah terbukti berhasil di Bengkulu Selatan diyakini Witjaksono dapat mempercepat Indonesia mencapai swasembada pangan, bahkan menjadi negara pengekspor jagung sesuai dengan keinginan Presiden Jokowi.

"Insyaallah kita jadi negara pengekspor jagung sesuai kata, doa, dan impian Pak Jokowi bersama segenap bangsa dan rakyat Indonesia. Ini bisa cepat terwujud jika kebijakan yang diambil memihak rakyat, khususnya petani, peternak, dan UMKM dalam artian menjadikan mereka sebagai subjek dalam seluruh program ketahanan pangan yang digulirkan, termasuk melibatkan ulama dan tokoh masyarakat sebagai pengawalan program tersebut," ulasnya.

Witjak menegaskan persoalan komoditas jagung di negeri ini hanya dapat diselesaikan dengan cara-cara konkret, terukur, efisien, dan konstruktif mulai hulu hingga hilir dari permasalahan ini.

"Langkah extraordinary yang sifatnya masif, terstruktur, dan komprehensif mutlak dilakukan untuk mengatasi persoalan dan menuju Indonesia swasembada jagung seperti keinginan luhur Bapak Jokowi," katanya.

Witjaksono mengingatkan agar kebijakan yang diambil tak hanya menguntungkan bagi segelintir orang, apalagi sekadar jargon atau lips service mengingat Presiden Jokowi dan rakyat Indonesia menginginkan hasil nyata, bukan bicara, sekadar kata-kata, apalagi saling tunjuk atau saling menyalahkan, seperti yang terjadi sebelumnya.

Jangan sampai, lanjut Witjaksono, 'kebijakan dalam kebajikan' yang dicetuskan justru pada praktiknya menyengsarakan masyarakat kecil karena kegagalan pejabat yang elitis dan politis dalam memandang serta memahami kondisi nyata masyarakat, terlalu dipaksakan atau ter-framing dengan janji politik.

Di sisi lain, Ketua Umum Serikat Nelayan NU ini menilai wajar jika masih ada pihak yang menduga persoalan komoditas jagung sengaja dibiarkan berlarut, karena disinyalir menjadi proyek berkesinambungan yang menguntungkan bagi orang atau kelompok-kelompok tertentu.

"Wajar saja jika muncul dugaan permasalahan ini adalah proyek multi-years oknum-oknum tertentu. Libatkan instrumen penegak hukum KPK, Polri, dan kejaksaan untuk mengawasi hulu hingga hilir kebangkitan komoditas pangan di Tanah Air," tuturnya.

"Dalam kesempatan ini, saya mengajak segenap bangsa dan rakyat Indonesia untuk merajut serta memperkuat semangat gotong royong guna mengakselerasi terwujudnya ketahanan dan swasembada pangan NKRI," pungkasnya.

Sejumlah Menteri Dikumpulkan Jokowi

Presiden Joko Widodo (Jokowi) sejumlah menteri membahas soal kelangkaan jagung untuk pakan ternak. Salah satu yang diundang Jokowi adalah Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo.

Syahrul menjelaskan, untuk menangani persoalan jagung pakan tersebut, ada tiga tahap yang akan dilakukan. Tahap pertama budi daya pengembangan jagung dengan tujuan mencapai target produksi nasional. Kedua, mengelola pasca-panen jagung hingga pengolaannya. Tahap ketiga fokus terhadap pasarnya.

"Mengolah itu artinya sudah dalam proses-proses yang sesuai kebutuhan, ada untuk pakan dan lain-lain," terangnya.

Syahrul mengatakan Jokowi sudah menegaskan agar semua menteri, terlebih Menteri Pertanian, berfokus pada budi daya dan bisa meningkatkan semua produktivitas jagung.

"Kita lebih khususnya di dalam menghadapi climate change perubahan anomali cuaca yang luar biasa. Baik secara nasional maupun secara global. Oleh karena itu, kita tentu berharap bahwa produktivitas sesuai kebutuhan yang ada bisa kita imbangi," terangnya.

(tor/van)