Nginep Sehotel Diskors, Hakim Ngaku Lagi PDKT Anak Ibu Ketua Pengadilan

Andi Saputra - detikNews
Kamis, 07 Okt 2021 12:14 WIB
patung dewi keadilan, Dewi Themis yang menjadi simbol keadilan
Ilustrasi Hukum (Ari Saputra/detikcom)
Jakarta -

Ketua Pengadilan Negeri (PN) di Lampung inisial RA diskors 1,5 tahun tidak boleh mengadili. Ketua PN yang berjenis kelamin perempuan itu terbukti menginap satu hotel dengan hakim anggota berjenis kelamin pria berinisial MMRS. Perbuatan di atas dinilai tidak etis.

Dalam jawaban versi MMRS yang didapat detikcom, Kamis (7/10/2021), MMRS membantah berbuat tidak layak dengan RA. Ia mengaku selama ini sedang berusaha pendekatan (PDKT) dengan putri RA agar mau jadi pacarnya dan melanjutkan ke jenjang pernikahan.

"Saya bahkan beberapa kali ikut menginap saat berlibur dengan Ibu Ketua dan keluarganya," demikian pembelaan MMRS.

MMRS sekamar dengan putra RA, sedangkan RA sekamar dengan putrinya.

"Ibu memang mempunyai karakter yang kasual dan sangat open-minded dalam bersosial dengan siapa pun. Sama halnya saya, yang juga selalu bersedia menemani, dan mendampingi Ibu untuk sekadar bepergian dan berbelanja, hingga urusan penting, baik urusan pribadi seperti di atas atau kedinasan. Karena selain memang sudah menganggap Ibu Ketua PN sebagai orang tua sendiri. Saya berharap semoga hubungannya dengan putri ibu ketua direstui (wajar bila harus 'berusaha ekstra' dengan berusaha menarik simpati Ibu KPN)," tutur MMRS.

Pembelaan MMRS ternyata tidak diterima MA sebab MA memiliki keyakinan sebaliknya. Perbuatan RA dan MMRS dinilai tidak etis dan melanggar etika sebagai hakim. Kepala Badan Pengawasan MA Dwiarso Budi Santiarso menandatangani sanksi ke RA yang saat ini menjadi Wakil Ketua PN di Jawa Tengah.

"Sanksi berat berupa hakim nonpalu selama 1 tahun dan 6 bulan di Pengadilan Tinggi Yyk dengan ketentuan tidak dibayarkan tunjangan hakimnya selama menjalani sanksi nonpalu tersebut," demikian bunyi sanksi itu.

Adapun MMRS dihukum sanksi lebih ringan.

"Sanksi berat berupa hakim nonpalu selama 7 bulan di Pengadilan Tinggi Plg dengan ketentuan tidak dibayarkan tunjangan hakimnya selama menjalani sanksi nonpalu tersebut," demikian bunyi sanksi itu.

Kasus bermula saat keduanya menginap satu hotel di Bandar Lampung pada Juni 2021. RA memesankan kamar hotel untuk MMRS dengan alasan booking via online sudah penuh. Hal tersebut mengundang kecurigaan sehingga Tim Bawas Mahkamah Agung (MA) turun tangan.

detikcom sudah berusaha mengonfirmasi latar belakang sanksi tersebut ke MA. Namun Kepala Biro Hukum dan Humas MA, Sobandi, belum bisa menjelaskan detail.

"Mengenai ini belum dapat konfirmasi," kata Sobandi.

(asp/zap)