Menaker Terima Penghargaan USAID atas Upaya Inklusivitas Ketenagakerjaan

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menerima penghargaan dari United States Agency International Development (USAID) atas upaya mewujudkan inklusivitas ketenagakerjaan di Indonesia. Penghargaan ini disampaikan oleh Wakil Dubes AS untuk Indonesia, Michael F. Kleine terkait komitmen dan kolaborasi Kemnaker dengan USAID.

Diketahui, penghargaan ini diterima Ida saat menjadi keynote speaker dari Konferensi Inklusivitas, Sebuah Inisiatif Ketenagakerjaan dan Kewirausahaan yang Inklusif Mendorong Inklusivitas dan Pengembangan Jejaring Kerja Sama dengan Dunia Usaha dalam Upaya Reformasi BLK.

Dalam kesempatan ini, Ida mengungkap pihaknya bekerja sama berbagai pihak, salah satunya USAID dalam mendorong ketenagakerjaan dan kewirausahaan inklusif. Terutama untuk tenaga kerja perempuan dan disabilitas. Langkah ini dilakukan Kemnaker guna menciptakan ekosistem ketenagakerjaan dan kewirausahaan yang inklusif.

"Untuk itu, pemerintah menggandeng seluruh potensi yang ada, baik pengusaha, BUMN, perguruan tinggi, maupun kelompok masyarakat atau civil society organization. Termasuk kerja sama dengan Pemerintah Amerika Serikat melalui USAID-Mitra Kunci ini," kata Ida dalam keterangan tertulis, Rabu (6/10/2021).

Ida mengatakan untuk mewujudkan ketenagakerjaan yang inklusif di Indonesia, pihaknya terus memperkuat dan mendorong implementasi nilai-nilai inklusivitas di bidang ketenagakerjaan dari hulu hingga hilir.

Dari hulu, lanjutnya, pihaknya memberikan akses seluas-luasnya bagi kelompok rentan. Mulai dari pemuda miskin, perempuan, dan penyandang disabilitas untuk mendapatkan pelatihan skill, meningkatkan skill (up-skilling), ataupun alih keterampilan (re-skilling).

"Karena dengan penguasaan skill dan kompetensi yang tepat, setiap individu akan memiliki kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan yang baik, atau berwirausaha," ujarnya.

Dalam rangka memperluas akses masyarakat untuk mengikuti pelatihan di BLK maupun LPK serta mempraktikkan nilai inklusivitas, ia mengatakan pihaknya telah menghapus pembatasan usia maupun latar belakang pendidikan.

Menurutnya, siapapun berhak mengakses pelatihan di BLK, tanpa ada batasan usia dan syarat pendidikan formal. Begitupun bagi perempuan dan penyandang disabilitas juga memiliki akses yang sama.

"Semua langkah ini, adalah bagian dari transformasi BLK yang merupakan salah satu program prioritas kami, untuk mencetak SDM yang kompeten dan berdaya saing, serta sesuai dengan kebutuhan pasar kerja melalui pelatihan vokasi," jelasnya.

Lebih lanjut, Ida menjelaskan di sisi hilir pihaknya berupaya mewujudkan pasar kerja yang inklusif. Upaya ini dilakukan dengan memperkuat partisipasi tenaga kerja perempuan dan disabilitas dalam dunia usaha dan industri (DUDI) dan kewirausahaan.

Ia pun mengungkap Pemerintah Indonesia mengangkat isu pasar kerja yang inklusif (inclusive labour market) sebagai salah satu isu utama dalam Employment Working Group (EWG) G20. Diketahui, Indonesia menjadi Presidensi KTT G20 di tahun 2022.

"Jadi, isu prioritas Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 tahun 2022 yang kedua adalah inclusive labour market, pasar kerja inklusif, dengan meningkatkan partisipasi tenaga kerja disabilitas dalam Dunia Usaha dan Industri dan kewirausahaan," pungkasnya.