Jejak Kasus Eks Ketum FPI Shabri Lubis hingga Akhirnya Bebas

Tim detikcom - detikNews
Rabu, 06 Okt 2021 12:48 WIB
Jakarta -

Eks Ketua Umum (Ketum) Front Pembela Islam (FPI) Ahmad Shabri Lubis bebas dari tahanan hari ini. Shabri Lubis bebas setelah menjalani masa hukuman 8 bulan penjara.

Tak sendiri, Shabri Lubis bebas hari ini bersama sejumlah mantan pengurus FPI lainnya yang terjerat dalam kasus yang sama. Shabri Lubis keluar dari Rutan Mabes Polri pada pagi tadi, pukul 10.37 WIB, Rabu (6/10/2021).

Shabri Lubis ditahan dalam kasus kerumunan di Petamburan, Jakarta Pusat. Kasus kerumunan itu bermula dari kepulangan Habib Rizieq Shihab ke Indonesia.

Setelah pulang, Rizieq Shihab menggelar acara Maulid Nabi Muhammad SAW dan akad nikah putrinya di Petamburan, Jakarta Pusat, pada 14 November 2020. Acara itu pun menimbulkan kerumunan massa karena dihadiri masyarakat dalam jumlah yang masif tanpa mengindahkan protokol kesehatan.

Jadi Tersangka

Polisi pun kemudian mengusut kasus tersebut hingga akhirnya menetapkan Rizieq Shihab sebagai tersangka. Pada Februari 2021, polisi juga menetapkan Shabri Lubis, yang merupakan penanggung jawab acara, sebagai tersangka.

Ditahan

Setelah ditetapkan sebagai tersangka, Shabri Lubis bersama empat orang lainnya ditahan kejaksaan menyusul Rizieq Shihab yang telah ditahan lebih dulu. Penahanan itu dilakukan untuk mempermudah proses hukum.

"Untuk mempermudah proses penyelesaian perkaranya dengan mempertimbangkan unsur objektif dan unsur subjektif tentang penahanan, terhadap 7 (tujuh) orang tersangka dilakukan penahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) untuk masa waktu selama 20 (dua puluh) hari terhitung sejak 8 Februari 2021 sampai 27 Februari 2021 dan ditempatkan di Rutan Salemba Cabang Bareskrim Mabes Kepolisian RI di Jakarta Selatan," kata Leonard dalam keterangan tertulis, 8 Februari 2021.

Shabri Lubis saat itu ditahan dengan dugaan melanggar Pasal 160 KUHP atau Pasal 216 KUHP atau Pasal 93 UU RI Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan atau Pasal 14 (1) UU RI Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular atau Pasal 82 Ayat (1) juncto UU RI 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Simak selengkapnya di halaman selanjutnya.