Jejak Kasus Dosen Pengkritik Kampus Dapat Amnesti Jokowi Agar Tak Dibui

Tim detikcom - detikNews
Rabu, 06 Okt 2021 08:58 WIB
Presiden Jokowi
Foto: Biro Pers Sekretariat Presiden
Jakarta -

Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menyetujui pemberian amnesti kepada dosen Universitas Syiah Kuala (Unsyiah) Banda Aceh, Saiful Mahdi, yang mengkritik kampus agar tidak dipenjara. Hal itu dipastikan oleh Menko Polhukam Mahfud Md dan tinggal menunggu persetujuan DPR.

"Alhamdulillah kita bekerja cepat, karena setelah dialog saya dengan istri Saiful Mahdi dan para pengacaranya tanggal 21 September, besoknya saya rapat dengan pimpinan Kemenkumham dan pimpinan Kejaksaan Agung, dan saya katakan kita akan mengusulkan kepada Presiden untuk memberikan amnesti kepada Saiful Mahdi. Lalu tanggal 24 saya lapor ke Presiden, dan bapak Presiden setuju untuk memberikan amnesti," kata Mahfud kepada wartawan, Selasa (5/10/2021).

Berikut perjalanan kasus Saiful Mahdi:

Februari 2019

Kasus bermula saat Saiful menulis kritik di grup WhatsApp (WA) alumni Unsyiah. Saiful Mahdi menulis:

Innalilahi wa innailaihi rajiun. Dapat kabar duka matinya akal sehat dalam jajaran pimpinan FT Unsyiah saat tes PNS kemarin. Bukti determinisme teknik itu sangat mudah dikorup.

Kritik itu membuat telinga sang dekan, Taufiq Saidi, panas. Taufiq mempolisikan Saiful dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

17 Desember 2019

Saiful akhirnya duduk di kursi pesakitan.

21 April 2020

PN Banda Aceh akhirnya menyatakan Terdakwa Dr Saiful Mahdi SSi MSc tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 'dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan dan membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik yang memiliki muatan pencemaran nama baik sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum.

Duduk sebagai ketua majelis Eti Astuti, dengan anggota Nendi Rusnendi dan Roni Susanta. Ketiganya sepakat dengan tuntutan jaksa yang meminta Saiful dihukum 3 bulan penjara.

"Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan denda sebesar Rp 10 juta dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 bulan," ujar majelis dengan suara bulat.

Mei 2020

Mahdi mengajukan banding. Berikut pembelaannya:

Lihat juga Video: Dosen Agama UGM Sebut Awal Mula Agama Baha'i dari Kemendagri

[Gambas:Video 20detik]