Wakil Ketua DPD Dorong Kerja Sama TNI & Pemda Jaga Ekosistem Hutan

Nurcholis Maarif - detikNews
Selasa, 05 Okt 2021 19:05 WIB
Wakil Ketua DPD RI Sultan B Najamudin
Foto: DPD RI
Jakarta -

Wakil Ketua DPD RI Sultan B Najamudin mendorong agar TNI dan pemerintah daerah melakukan kolaborasi dan kerja sama dalam upaya menjaga ketahanan ekosistem hutan. Hal itu diungkapkannya untuk menyikapi fenomena krisis lingkungan dan HUT TNI ke-76 hari ini.

"Dengan sangat prihatin, kami harus mengatakan bahwa suasana ekosistem hutan Indonesia sedang dalam situasi kritis dalam beberapa tahun terakhir. Tapi kita belum benar-benar menetapkan krisis ini sebagai sesuatu yang ekstraordinary," ujarnya dalam keterangan tertulis, Selasa (5/10/2021).

Menurut Sultan, krisis lingkungan merupakan musibah paling sistematis dan masif yang secara perlahan akan mengevolusi pola kehidupan makhluk hidup, khususnya manusia modern. Itu terjadi jika masyarakat masih abai melestarikan ekosistem hutan dan fauna endemik dengan pendekatan intensif.

"Sebagai negara yang kaya akan biodiversitas, sudah saatnya Indonesia memiliki sistem ketahanan lingkungan hidup yang detail dan unggul sebagai instrumen pelindung bagi satwa langka dalam ekosistem hutan Indonesia. Karena sejatinya Sistem pertahanan dan keamanan negara kita juga diorientasikan pada usaha melindungi ketahanan satwa liar langka dan hutan," ungkapnya.

Oleh karena itu, kata Sultan, dalam momentum peringatan hari jadi TNI yang ke-76 ini, DPD RI secara kelembagaan mendorong agar TNI, khususnya TNI AD, yang tersebar di seluruh kabupaten/kota membangun kerja sama intensif bersama pemerintah daerah setempat untuk saling berbagai peran dalam menjaga satwa langka dan ekosistem hutan dari para mafia tambang dan pemburu liar.

"TNI merupakan simbol pelindung setia bagi kemakmuran dan kesuburan negara dari ancaman apapun termasuk ancaman perubahan iklim. Kami mengajak TNI dan pemda aktif berkolaborasi pada upaya konservasi dan konservasi ekosistem hutan," ujar Sultan.

Ia melansir The Guardian yang mengabarkan lebih dari 500 spesies hewan liar darat berada di ambang kepunahan. Hewan-hewan tersebut diperkirakan akan punah dalam 20 tahun ke depan. Masalah kepunahan merupakan masalah lingkungan yang tidak dapat dipulihkan.

"Berkurangnya luas hutan menjadi faktor penting penyebab terancam punahnya satwa liar Indonesia, karena hutan menjadi habitat utama bagi satwa liar itu. Aktivitas ilegal para mafia tambang dan perusak hutan dianggap paling bertanggung jawab atas laju deforestrasi hutan Indonesia dengan keuntungan yang fantastis," kata mantan Wakil Gubernur Bengkulu ini.

Ia mengutip hasil kajian Financial Action Task Force (FATF) menyebutkan bahwa kejahatan lingkungan adalah kejahatan yang paling menguntungkan di dunia. Dalam kajian yang berjudul 'Money Laundering From Enviromental Crime', lembaga anti pencucian uang global itu menyebut kejahatan sektor lingkungan telah menghasilkan pendapatan sebanyak US$ 110 miliar sampai dengan US$ 281 miliar atau lebih dari Rp 4.000 triliun (kurs Rp14.271,9) setiap tahunnya.

(ncm/ega)