Fajar Sidik Napu, pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) yang dimarahi mengaku sudah memaafkan Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini. Dia juga mengklarifikasi persoalan tersebut.
Fajar Napu diundang Gubernur Gorontalo Rusli Habibie ke kediaman pribadinya di Kelurahan Moodu Kota Gorontalo, Minggu (3/10). Rusli mendengar langsung penjelasan Fajar terkait persoalan tersebut.
Di hadapan Rusli, Fajar mengaku sudah memaafkan Mensos Risma. Ia menilai sikap Risma saat itu sebagai bentuk perhatian seorang ibu kepada anak-anaknya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Beberapa media juga bertanya kepada saya, apakah saya keberatan dengan tindakan kemarin? Saya membalas tidak mungkin saya memarahi orang tua yang memarahi saya, karena bagi saya itu bagian dari pendidikan ke kami," kata Fajar Napu seperti dimuat dalam website resmi Pemprov Gorontalo, Senin (4/10/2021).
Fajar menjelaskan pangkal persoalan yang terjadi saat itu. Ketika itu, katanya, ada 26 nama penerima PKH yang dipertanyakan oleh kepala desa kenapa uangnya belum masuk.
Menurut Fajar, masalah itu terjadi karena nama-nama tersebut belum masuk di daftar SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) yang menjadi domain Kemensos.
"Berikutnya saya jelaskan karena saat ini sedang terjadi proses pemadanan data sehingga terindikasi KPM ini dinonaktifkan dari DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial)," jelas Fajar.
Menerima penjelasan itu, Risma bertanya kepada staf kementrian yang menjawab datanya ada. Begitu pula dengan jawaban pihak bank yang bertugas mencairkan dana.
"Pihak bank menyampaikan sudah dalam proses transaksi. Mendegar hal itu ibu menteri langsung berdiri ke arah saya. Padahal maksud pihak bank itu yang sudah transaksi untuk program BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai) bukan penerima PKH yang ibu menteri maksudkan," lanjutnya.
Usai kejadian tersebut, Fajar sudah mengklarifikasi kepada Risma. Ia menjelaskan jika daftar 26 nama nama tersebut masih ada di aplikasi e-PKH. Sebagian besar di antaranya merupakan penerima perluasan (PKH baru penambahan) tahun 2021.
"Nama nama yang belum masuk uangnya itu, PKH perluasan yang pendataannya dilakukan bulan Januari dan pengaktifannya antara bulan Juni dan Juli 2021," imbuhnya.
Sebagai koordinator PKH, Fajar Napu mengatakan pihaknya berkomitmen untuk bekerja sesuai dengan prinsip SIP yakni santun, integritas dan profesional. Pihaknya tidak pernah menghapus dan menambah data sesuka hati. Data tersebut tersimpan di Kemensos.
Baca di halaman selanjutnya terkait Gubernur Gorontalo meminta persoalan ini tak diperpanjang...
Lihat Video: Gubernur Gorontalo Tersinggung Risma Marah dan Ngamuk ke Warganya
Gubernur Gorontalo Minta Persoalan Tak Diperpanjang
Setelah mendengar penjelasan, Gubernur Gorontalo Rusli Habibie kemudian menyemangati Fajar Napu dan para pendamping PKH lainnya agar tetap tulus dan ikhlas bekerja mendampingi warga. Dia meminta Fajar memaafkan Risma.
"Jadi pak Fajar, mungkin ibu menteri saat itu lagi capek jadi bisa kesal. Saya minta maafkan ibu menteri dan memaafkan saya juga, Ini hanya miskomunikasi antara kita," kata Rusli dalam pertemuan tersebut seperti dimuat dalam situs resmi Pemprov Gorontalo, Senin (4/10/2021).
Rusli juga mengaku sudah menerima WhatsApp pribadi dari Mensos Risma. Pesan itu dikirim Risma ke istrinnya, Idah Syahidah yang juga sebagai anggota Komisi VIII DPR RI.
Setelah membaca pesan WA dari Risma, Rusli menyatakan dirinya juga meminta maaf kepada Risma jika ada kalimatnya yang menyinggung. Namun Rusli tidak menjelaskan isi pesan yang dikirimkan Risma lewat istrinya tersebut.
"Sebagai gubernur juga saya meminta maaf kepada Ibu Menteri jika ada kalimat, sikap saya yang menyinggung ibu menteri untuk mohon dimaafkan," pintanya.
Gubernur Rusli mengaku tidak ingin memperpanjang persoalan ini. Semua orang diminta menyikapinya secara bijak. Rusli mengaku sayang ke Mensos Risma, ia hanya tidak ingin sikap sering marah-marah Risma terus berlanjut di daerah lain.
Baca juga: Marah, Koreksi, dan Pengendalian Emosi |
"Saya takutnya Ibu Menteri bertemu dengan warga yang tingkat kecerdasannya kurang, kita katakan sumbu pendek atau gimana maka ibu menteri yang balik diserang. Itu yang tidak kita harapkan. Mudah mudahan ini yang pertama dan terakhir," imbuhnya.
Rusli berharap permasalahan ini berakhir. Ia memastikan apa yang dilakukan adalah bentuk tanggung jawabnya sebagai gubernur sebagaimana Risma datang sebagai seorang menteri.
Rusli juga menegaskan persoalan ini tidak ada kaitannya dengan politik dan partai politik manapun.
"Jadi sudah clean and clear ini semata mata miskomunikasi. Jadi jangan digiring jadi opini politik. Tidak ada hubungan sama sekali. Saya bicara sebagai gubernur, Pak Fajar sebagai koordinator, Ibu Risma datang bukan sebagai kader partai tapi sebagai Mensos RI," tegasnya.