.webp)
Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) beserta 50 federasi serikat pekerja tingkat nasional akan membangkitkan kembali Partai Buruh untuk ikut serta dalam kontestasi pemilu pada 2024 mendatang. Presiden KSPI Said Iqbal menyebut dirinya sementara sebagai calon tunggal yang akan mengisi kursi Presiden Partai Buruh.
"Calon Presiden Partai Buruh sampai hari ini menurut kawan-kawan hanya baru satu orang yang diusulkan bulat oleh 11 organisasi pendiri Partai Buruh yang baru saudara Said Iqbal. Memang mungkin bisa saja nanti sampai dengan nanti kongres ada yang bertambah, tapi bulat sampai hari ini baru satu nama yang disepakati untuk disetujui kongres, yaitu saudara Said Iqbal dari KSPI, presiden KSPI," kata Presiden KSPI, Said Iqbal dalam konferensi pers di kanal YouTube 'Bicaralah Buruh', Minggu (3/10/2021).
Said Iqbal menerangkan kongres Partai Buruh akan digelar dua hari terhitung mulai besok. Sementara untuk deklarasinya akan dilakukan pada hari terakhir kongres partai, yakni pada 5 Oktober di salah satu hotel di Jakarta.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kami mengundang pada tanggal 5 Oktober 2021 kepada kawan-kawan media untuk meliput penutupan kongres Partai Buruh akan diumumkan susunan pengurusnya yang baru dan juga keputusan keputusan kongres lainnya jam 10.45 WIB di Hotel Grand Cempaka Putih. Bagi yang tidak bisa hadir kami berharap bisa bergabung nanti di konferensi pers partai melalui Zoom," tuturnya.
Said Iqbal berharap Partai Buruh lolos verifikasi KPU, termasuk ambang batas parlemen. Dua hal itu, kata Said Iqbal, sebagai wujud awal kebangkitan Partai Buruh.
"Kami harapkan kalau sudah lolos verifikasi KPU, lolos parliamentary threshold, kami tidak muluk-muluk sebagai partai yang mudah-mudahan bisa lolos verifikasi ikut mengikuti pemilu oleh KPU lolos verifikasinya, lolos parliamentary threshold sudah lebih dari cukup untuk tahap awal pembangkitan kembali Partai Buruh," ungkapnya.
Lebih lanjut, Said Iqbal menyebut Partai Buruh ini berlandaskan Pancasila. Dia menyebut tujuan didirikan Partai Buruh ini untuk negara yang sejahtera.
"Asas partai clear Pancasila, tidak ada lagi asas di luar Pancasila. Ideologi partai ini jelas Pancasila, tujuan didirikan partai ini adalah negara sejahtera atau welfare state ada tiga prinsip dalam negara kesejahteraan welfare state, tapi selanjutnya kami sebut dengan negara sejahtera," tuturnya.
Sebelumnya, Partai Buruh dibangkitkan kembali berasal dari empat konfederasi serikat pekerja terbesar dan 50 federasi serikat pekerja tingkat nasional. Selain itu, ada dari forum guru honorer, tenaga honorer dan guru swasta FPTHSI, serta beberapa organisasi petani dan nelayan di Indonesia.
"Partai Buruh yang lama dibangkitkan kembali dan Partai Buruh yang baru ini siap mengikuti pemilu 2024," kata Said Iqbal melalui keterangan tertulis, Sabtu (2/10).
Said Iqbal membeberkan alasan dibangkitkannya kembali Partai Buruh. Menurut Said Iqbal, suara kaum buruh serta petani dan nelayan juga harus didengarkan dan caranya melalui jalur parlemen.
"Suara kaum buruh dan petani-nelayan serta konstituen Partai Buruh harus diberi kesempatan yang sama, disuarakan melalui jalur parlemen, dan jalur perjuangan gerakan tetap dilakukan oleh serikat," ujarnya.
"Di seluruh dunia, pasti ada Partai Buruh atau Partai Sosial Demokrat dengan basis konstituennya adalah buruh. Hanya di Indonesia yang tidak ada lagi Partai Buruh," lanjutnya.
Said Iqbal menyampaikan suara buruh secara politik perlahan mulai kalah sejak omnibus law Undang-Undang Cipta Kerja disahkan. Untuk itu, dia menilai perlu ada Partai Buruh agar suara serikat buruh bisa sampai dalam setiap keputusan politik.
"Disahkannya omnibus law UU Cipta Kerja adalah kekalahan besar dan telak kaum buruh, petani, aktivis gerakan sosial secara politik. Semua kebijakan terkait kesejahteraan pasti diputuskan secara politik. Oleh karena itu, perlu adanya partai yang secara politik mewakili buruh, petani, dan konstituen di parlemen melalui partai politik," ujarnya.
Said Iqbal menuturkan Partai Buruh yang baru dihidupkan kembali ini sudah memiliki seribu anggota. Ribuan anggota itu tersebar di 403 kabupaten/kota di Indonesia.
"Memiliki kepengurusan di tingkat nasional, 100 persen tingkat provinsi, 80 persen tingkat kabupaten/kota, 35 persen tingkat kecamatan (masih kurang 15 persen lagi sesuai persyaratan verifikasi KPU), dan sudah memiliki 1.000 anggota merata di 403 kabupaten/kota," tuturnya.
(whn/idn)
