Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan semua terpidana, termasuk koruptor, berhak mendapatkan remisi. KPK menyebut remisi merupakan kewenangan Kemenkumham.
"Terkait dengan semua napi berhak mendapat remisi, secara normatif itu sebetulnya aparat penegak hukum itu selesai ketika kita melakukan eksekusi di LP, lapas pemasyarakatan, udah. Kewenangan melakukan pembinaan itu sudah beralih ke Kementerian Kumham dan ini Dirjen Pemasyarakatan, nah itu," kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dalam konferensi pers di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Kamis (30/9/2021).
Alexander mengatakan biasanya KPK memberikan rekomendasi terhadap narapidana yang dinilai berhak mendapatkan remisi. Salah satu yang menjadi pertimbangan rekomendasi itu adalah status justice collaborator (JC) dari si narapidana.
"Bagaimana yang selama ini normanya kan kalau mendapat remisi harus ada semacam rekomendasi atau apa. KPK sejauh ini selalu diminta oleh Kepala Lapas itu di mana tahanan koruptor yang dari KPK itu ditahan ketika akan memberikan remisi minta semacam rekomendasi, apakah yang bersangkutan itu mendapatkan visi atau tidak. Kalau KPK tidak pernah memberikan visi, kita akan sampaikan," katanya.
"Tujuannya apa? Surat rekomendasi JC itu biasanya untuk mendapatkan remisi tadi. Apakah rekomendasi itu menjadi bahan acuan rapat maupun Ditjen Pas untuk memberikan remisi, nah itu sudah di luar kewenangan KPK. Karena apa, KPK tidak bisa juga melarang 'jarang dikasih remisi', karena itu bukan domain dari aparat penegak hukum lagi, tetapi ketika mereka meminta rekomendasi ke KPK kita akan sampaikan apa adanya," tambahnya.
Dia mengatakan remisi juga ditentukan dari jumlah denda maupun uang pengganti yang sudah dibayarkan oleh narapidana. Dia menegaskan KPK tidak mempunyai wewenang dalam menentukan pemberian remisi.
"Apakah bersangkutan itu statusnya JC, apakah yang bersangkutan misalnya denda ataupun uang pengganti kerugian negara itu sudah dikembalikan semuanya atau belum nah itu hal seperti itu yang mudah kita sampaikan kepada kepala lapas tersebut," ujarnya.
"Tujuannya itu tadi, yang bersangkutan itu layak untuk mendapatkan remisi atau tidak diberikan atau tidak itu sudah bukan domain dari KPK," sambungnya.
