.webp)
Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengatakan proses pembangunan dan pemindahan Ibu Kota Negara diperlukan payung hukum yang kuat. Adapun kata dia, hal ini bisa ditetapkan melalui Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN).
Menurutnya, pengerjaan proyek tidak hanya selesai dikerjakan pada akhir masa jabatan Presiden Joko Widodo, melainkan harus diteruskan oleh presiden penggantinya.
"Keberadaan RUU IKN yang terdiri dari 34 pasal dan 9 bab tersebut masih rawan diganti oleh Perppu. Karenanya perlu diperkuat melalui PPHN. Sehingga siapa pun presiden terpilih pada Pemilu 2024, progres pengerjaan dan pemindahan Ibu Kota Negara tetap menjadi prioritas yang harus diselesaikan," ujar Bamsoet dalam keterangannya, Kamis (30/9/2021).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Hal ini disampaikan Bamsoet dalam Focus Group Discussion (FGD) 'Pembangunan Perkotaan dan Perumahan' yang diselenggarakan Indonesia-Korea Network untuk Ibu Kota Negara (IKN untuk IKN), secara virtual pada hari ini.
Ketua DPR RI ke-20 ini mengungkapkan, dua hari lalu ia mendengar kabar baik dari Kota Sejong, Korea, bahwa gedung Majelis Nasional baru akan dibangun di Kota Sejong melalui amandemen Undang-Undang Majelis Nasional di Korea. Menurutnya, hal tersebut merupakan keputusan penting bagi Kota Sejong untuk menjadi ibu kota administratif.
"Dengan program pemindahan ibu kota negara, tentunya Indonesia pun perlu merelokasi gedung parlemen, dan ini akan menjadi peluang yang baik untuk menjalin hubungan kerja sama antara kedua negara dalam proyek relokasi gedung parlemen," ungkap Bamsoet.
Kepala Badan Penegakan Hukum, Keamanan, dan Pertahanan Kadin Indonesia ini menjelaskan, pembangunan Ibu Kota Negara di Provinsi Kalimantan Timur memiliki tantangan besar pada aspek lingkungan. Terutama dalam memastikan pembangunan perumahan dan infrastruktur penunjang lainnya agar tetap menjaga keanekaragaman hayati sekaligus mempertahankan fungsi hutan Kalimantan.
"Terlebih Presiden Joko Widodo menekankan pembangunan ibu kota negara di Kalimantan Timur mengedepankan konsep forest city. Konsep tersebut dijabarkan menjadi enam prinsip, yaitu konservasi sumber daya alam dan habitat satwa, terkoneksi dengan alam, pembangunan rendah karbon, sumber daya air yang memadai, pembangunan terkendali, dan pelibatan masyarakat dalam mewujudkan forest city," jelas Bamsoet.
Wakil Ketua Umum Partai Golkar ini mengingatkan, pembangunan perkotaan dan perumahan yang tidak terencana dengan baik akan memberikan dampak terhadap ekonomi, sosial, dan kualitas lingkungan perkotaan. Terutama sebagai dampak dari pertumbuhan dan migrasi penduduk.
"Melalui FGD yang diselenggarakan IKN untuk IKN, kita bisa belajar mengenai model pembangunan perkotaan Korea dan proyek kerja sama pembangunan perumahan pegawai negeri sipil di ibu kota baru Indonesia. Model pembangunan kota yang baik, dan pembangunan perumahan yang baik, merupakan pondasi penting bagi ibu kota baru," pungkasnya.
Sebagai informasi, turut hadir dalam FGD antara lain Duta Besar Korea untuk Indonesia H.E. Mr. Park Tae-sung, Ketua National Agency for Administrative City Construction Korea yang membawahi proyek pemindahan ibu kota di Korea Mr. Mooik Park, Deputi Bidang Pengembangan Regional Kementerian PPN/BAPPENAS Rudy Prawiradinata, Direktur Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Perumahan Kementerian PUPR Edward Abdurahman, dan Wakil Ketua Umum DPP Realestat Indonesia Bidang Hubungan Luar Negeri Rusmin Lawin.
Hadir pula para anggota IKN untuk IKN, antara lain Anggota DPR Robert Joppy Kardinal, Anggota DPR Harum Rudy Mas'ud, Bupati Kabupaten Penajam Paser Utara Abdul Gafur Mas'ud, dan Deputi Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Dumoly Freddy Pardede.
(ega/ega)
