Suara Mahasiswa

Bendum PB HMI soal 56 Pegawai KPK: Jokowi dan Kapolri Dengar Suara Rakyat

Tim detikcom - detikNews
Kamis, 30 Sep 2021 06:14 WIB
Gedung KPK Ditembak Laser Berani Jujur Pecat, Ada Apa? (Foto: Istimewa)
Foto: Gedung KPK Ditembak Laser 'Berani Jujur Pecat', Ada Apa? (Foto: Istimewa)
Jakarta -

Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) menilai Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mendengar suara rakyat. Penilaian itu didasari inisiatif Sigit soal rekrutmen 56 pegawai KPK yang tak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK).

"Sikap Kapolri ini hal yang tidak biasa, suara rakyat dan frekuensi publik didengar oleh Pak Sigit dan direspon baik oleh Presiden," ungkap Bendahara Umum PB HMI, Abdul Rabby Sahrir pada wartawan, Rabu (29/9/2021).

HMI menyebut langkah Sigit bijak. Untuk itu, Rabby menyampaikan Sigit layak diberi apresiasi tinggi.

"HMI dan kita semua memberi apresiasi yang tinggi atas sikap bijaksana tersebut," sambung Rabby.

PB HMI mengatakan kesempatan 56 pegawai KPK bergabung di Direktorat Tindak Pidana Korupsi, Bareskrim Polri bisa jadi jalan tengah dari polemik yang terjadi. PB HMI menilai sikap Sigit harus dicontoh pejabat publik yang lainnya.

"Ini sangat solutif, jalan tengah dari kebuntuan bagi 56 mantan pegawai KPK solusi bagi mereka yang konsisten dalam pemberantasan korupsi, " tutur Rabby.

"Sikap yang harus dicontoh, mendengar lalu memberi solusi bagi masalah bangsa," imbuh Rabby.

Penjelasan Kapolri soal Rekrut 56 Pegawai KPK Tak Lolos TWK

Sebelumnya, Kapolri mengatakan dirinya telah menyurati Jokowi terkait pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia (SDM) di Direktorat Tindak Pidana Korupsi (Dittipidkor) Bareskrim Polri. Dalam surat itu, Sigit meminta izin agar diperbolehkan merekrut 56 pegawai KPK yang tak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK).

"Hari Jumat yang lalu, saya telah berkirim surat kepada Bapak Presiden untuk memenuhi kebutuhan organisasi Polri terkait pengembangan tugas-tugas di Bareskrim Polri, khususnya di tipikor (tindak pidana korupsi)," ujar Sigit kepada wartawan di Papua, Selasa (28/9).

"Di mana ada tugas-tugas tambahan terkait dengan upaya-upaya pencegahan dan ada upaya-upaya lain yang harus kita lakukan dalam rangka mengawal penanggulangan COVID dan juga pemulihan ekonomi nasional, serta kebijakan-kebijakan strategis yang lain," sambung Sigit.

Simak berita lengkapnya di halaman berikutnya.