.webp)
Partai NasDem menyatakan tidak mau terburu-buru mengembuskan nama kandidat capres untuk Pemilu 2024. Namun NasDem menegaskan kemungkinan mengusung capres yang bukan kader mereka tetap terbuka.
"Biarkan masyarakat mengkontribusikan keinginannya terhadap figur-figur yang punya kapasitas. Dari situ baru dievaluasi dan menerima masukan-masukan masyarakat pada tokoh yang potensial, karena Partai NasDem tidak membatasi pada kader partai sendiri. Tapi tokoh-tokoh lain yang punya integritas diri dan komitmen, itu NasDem pastikan bisa menjadi pemimpin," kata Wakil Ketua Umum NasDem Ahmad Ali dalam keterangannya, Rabu (29/9/2021).
Pernyataan itu disampaikan Ahmad Ali di sela-sela Rapat Koordinasi Wilayah Partai NasDem Sulawesi Tenggara. Ahmad Ali menekankan saat ini NasDem sedang fokus membantu masyarakat yang terdampak pandemi COVID-19 daripada mengurusi isu capres dan cawapres.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kami tidak ingin mengomentari baliho-baliho (capres) itu. Kita mengedepankan upaya untuk membantu pemerintah dalam memerangi pandemi COVID-19. Kita semua bahu-membahu harus membantu pemerintah," sebutnya.
Ahmad Ali mengatakan, di tengah pandemi seperti saat ini, tidak pantas menilai seseorang layak atau tidak layak menjadi capres. Sebab, masih banyak waktu untuk para tokoh membuktikan kapasitas dan kredibilitasnya kepada masyarakat.
"Jadi NasDem tidak mau terburu-buru. Apalagi kewenangan untuk melakukan blocking politik capres tidak berada di tangan Wakil Ketua Umum. Itu domain Ketua Umum," ucap Ahmad Ali.
Simak berita selengkapnya di halaman selanjutnya.
Bukan hanya soal capres dan cawapres, Ahmad Ali menuturkan NasDem juga tidak mau tergesa-gesa menempatkan calon-calon kepala daerah.
"Kami tidak mau ikut-ikutan. Kami punya strategi sendiri. Membicarakan persoalan kepala daerah itu rasanya sangat tidak arif kita bicarakan hari ini, karena ketua umum kami membangun partai ini untuk menjadi rumah perjuangan untuk semua orang," terangnya
Yang juga tidak kalah penting, menurut NasDem, adalah konsolidasi seluruh fungsionaris partai, dari DPP hingga DPD, dan kepengurusan partai hingga tingkat paling bawah.
"Memastikan terbentuknya kepengurusan hingga tingkat desa di seluruh Indonesia pada awal 2022," pungkas Ketua Fraksi NasDem DPR itu.
