Kemnaker Akan Buat 51 Desa Migran Produktif Tahun Ini

Angga Laraspati - detikNews
Rabu, 29 Sep 2021 18:44 WIB
Kemnaker
Foto: Kemnaker
Jakarta -

Kementerian Ketenagakerjaan ingin memberikan perlindungan kepada pekerja migran Indonesia (PMI) atau TKI, salah satunya melalui pengembangan desa migran produktif (desmigratif). Pada tahun 2021 ini, Kemnaker akan membentuk 51 desmigratif di Indonesia.

Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Binapenta dan PKK), Suhartono menjelaskan pemerintah berkomitmen tinggi untuk memberikan perlindungan kepada PMI yang tertuang dalam UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

Ia mengutip Presiden Joko Widodo yang telah menyatakan negara harus hadir dalam memberikan perlindungan kepada warga negara yang memilih untuk bekerja di luar negeri.

"Hal tersebut dikarenakan bekerja keluar negeri merupakan hak dan pilihan bagi setiap warga negara yang wajib dijunjung tinggi, dihormati dan dijamin penegakannya sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945," ujar dalam keterangan tertulis, Rabu (29/9/2021).

Saat membuka Rapat Teknis Koordinator Desmigratif dan Penanggung Jawab pada Program Desmigratif Tahun 2021, pada Selasa, (28/9) kemarin Suhartono menyatakan berbagai upaya dilaksanakan dalam meningkatkan pelayanan dan perlindungan bagi CPMI serta PMI purna penempatan di desmigratif.

Dengan adanya pusat layanan migrasi untuk memberikan edukasi awal mengenai tata cara bekerja keluar negeri sesuai dengan prosedur.

Selain itu, pada program desmigratif juga terdapat kegiatan usaha produktif untuk memberikan keterampilan membangun usaha produktif serta ikut membina anak-anak PMI dalam kegiatan yang dapat memberikan nilai tambah serta pembentukan koperasi desmigratif dalam penguatan usaha produktif.

"Dari program desmigratif yang telah berjalan dari tahun 2016 sampai 2019 sudah terbentuk desmigratif di 402 desa. Tahun 2021 ini akan dibentuk lagi 51 desa sebagai Desa Migran Produktif (desmigratif)," kata Suhartono.

Ia menjelaskan pelaksanaan program ini juga dibutuhkan petugas desmigratif yang berperan sebagai ujung tombak Pemerintah dalam memberikan informasi migrasi secara benar serta melakukan upaya persuasif apabila menemukan indikasi penempatan PMI secara non prosedural.

Dalam pelaksanaan program desmigratif, terdapat pula unsur Penanggung Jawab Desmigratif dan Koordinator Desmigratif pada Dinas Tenaga Kerja di Kabupaten/Kota yang merupakan komponen penting terlaksananya program.

"Petugas, Penanggung jawab dan Koordinator Desmigratif dapat bekerja sama dan mampu melakukan komunikasi secara intensif khususnya kepada masyarakat CPMI yang ada di desa," imbuh Suhartono.

Ia mengatakan dari Rapat Teknis Koordinator dan Penanggung Jawab Desmigratif ini dapat memberikan pemahaman mengenai program desmigratif serta menyamakan persepsi mengenai peran dan fungsi desmigratif nantinya. Suhartono menyampaikan Menaker Ida Fauziyah juga menaruh perhatian yang besar dalam meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan PMI beserta keluarganya.

"Saya berharap saudara dapat melaksanakan tugas lebih baik lagi dengan diberikannya pembekalan tentang seluruh pengetahuan dan pemahaman program desmigratif ini sehingga tercipta kesamaan persepsi dalam menyampaikan kepada masyarakat di desa," ujarnya.

(ncm/ega)