KPK telah menerima aduan adanya dugaan korupsi di PT Krakatau Steel (Persero) Tbk dan akan segera ditindaklanjuti. Sebelumnya, Menteri BUMN Erick Tohir menyebut Krakatau Steel memiliki indikasi korupsi, yang diketahui memiliki utang sebesar US$ 2 miliar atau sekitar Rp 31 triliun.
"Informasi yang kami peroleh, benar KPK telah menerima aduan dimaksud (soal dugaan korupsi di Krakatau Steel). Kami pastikan bahwa setiap aduan akan ditindaklanjuti dengan lebih dulu melakukan verifikasi dan telaah terhadap data laporan, untuk memastikan apakah benar ada dugaan korupsi dan menjadi kewenangan KPK," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri kepada wartawan, Rabu (29/9/2021).
Ali mengatakan KPK sudah bekerja sama dengan berbagai institusi di pemerintah pusat dengan menerapkan aplikasi whistleblowing system terintegrasi. Sistem tersebut mewadahi pelapor untuk melaporkan aduan dengan jaminan identitas yang dirahasiakan.
"Sebagaimana yang sudah kami sampaikan, saat ini KPK juga telah menjalin kerja sama dengan berbagai institusi di pemerintah pusat maupun daerah serta BUMN dan BUMD melalui penerapan aplikasi whistleblowing system terintegrasi," kata Ali.
"Sistem ini memungkinkan masyarakat dapat melaporkan aduannya dengan cepat, mudah, dan tetap terjamin kerahasiaan identitasnya," tambahnya.
Selanjutnya, Ali mengatakan aduan yang valid tentu akan membantu KPK dalam menganalisis aduan tersebut. Dia juga berharap institusi bisa melakukan pencegahan jika mendapati adanya titik rawan korupsi.
"Pengaduan masyarakat yang dilengkapi data awal yang valid akan sangat membantu kami melakukan analisis tindak lanjutnya," ujarnya.
"Namun, jika masyarakat baru melihat adanya titik rawan korupsi, maka kami harap institusi tersebut bisa mengedepankan upaya-upaya pencegahan. Baik melalui perbaikan sistem pada institusinya maupun penguatan integritas pada individu pegawainya," tambahnya.
Lebih lanjut, Ali mengatakan dengan adanya identifikasi yang cermat, ia berharap masyarakat menjadi lebih paham kapan saat harus lapor dan kapan saat harus melakukan upaya pencegahan korupsi.
Simak berita lengkapnya di halaman berikutnya.
Lihat Video: Silmy Karim, Dirut KS Berlatar Pendidikan NATO dan US NAVAL
