.webp)
Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari menyampaikan tahun ini nilai Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintahan (SAKIP) Kota Mojokerto ditargetkan bisa melampaui 75 atau kategori penilaian 'BB'. Hal itu disampaikannya dalam pembukaan Bimbingan Teknis Pelaksanaan Percepatan Reformasi Birokrasi dan Implementasi SAKIP, Selasa (28/9).
Wali Kota yang akrab disapa Ning Ita itu menyatakan perlu dilakukan evaluasi untuk mengetahui kekurangan bagi Pemkot Mojokerto agar target nilai di atas 75 dapat tercapai. Menurutnya, dibutuhkan koordinasi dan kerja sama seluruh perangkat daerah untuk meningkatkan nilai SAKIP dan RB.
"Saya berharap tahun ini kita bisa mendapatkan nilai 'BB' untuk SAKIP dan 'BB' untuk indeks RB," sebut Ita dalam keterangan tertulis, Rabu (29/9/2021).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ia pun meminta Kepala Organisasi Perangkat Daerah, camat serta direktur rumah sakit agar dapat mengikuti bimtek selama 3 hari dengan sungguh-sungguh, walaupun kegiatan digelar secara virtual.
Kabag. Organisasi Sekretariat Daerah Kota Mojokerto Acim Dartasim selaku penyelenggara bimtek menyampaikan, SAKIP diharapkan menjadi media pertanggungjawaban kepala daerah maupun perangkat daerah. Ia menerangkan SAKIP merupakan anggaran berbasis kinerja, sehingga seluruh anggaran harus bisa dipertanggungjawabkan.
"Setiap dana yang dikeluarkan harus dapat dikaitkan dengan kinerja yang dihasilkan," ujar Acim.
"Reformasi Birokrasi Pemerintahan yang baik, efektif dan efisien adalah yang dapat melayani masyarakat dengan cepat, tepat dan profesional," lanjutnya.
Acim mengulas, dalam pelaksanaan SAKIP masih terdapat kendala seperti penyalahgunaan wewenang, praktik KKN, dan lemahnya pengawasan. Selain itu, kata dia, dalam rangka pembangunan integritas, menuju wilayah bebas korupsi di wilayah kota Mojokerto dibutuhkan komitmen dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi khususnya kualitas dalam pelayanan publik.
Ia menguraikan tujuan bimtek kali ini adalah untuk meningkatkan implementasi SAKIP di lingkungan Pemerintah Kota Mojokerto dari asset perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja, agar tercipta lingkungan pemerintahan yang bersih,dan bebas dari KKN.
Bimtek tersebut menghadirkan narasumber Sekretaris Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Agus Uji Hantara, Fungsional Perencana Madya pada Sekretariat Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Agusdin Muttakin, dan Perencana Muda pada Sekretariat Deputi Bidang Reformasi Birokrasi Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Dianita Evo Nila Sari.
(fhs/ega)
