.webp)
Anggota Komisi III DPR Fraksi PDIP, Arteria Dahlan, mengapresiasi langkah Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo merekrut 56 pegawai KPK tak lolos TWK ke Bareskrim Polri. Arteria berharap solusi itu bisa menyelesaikan polemik TWK di internal KPK.
"Pada prinsipnya kita menghormati apapun yang dihadirkan oleh Pak Kapolri. Saya yakin ada alasan hukum dan pastinya untuk pemanfaatan banyak pihak. Pak Kapolri ini kan polisi pintar, hebat, dan bijak. Dan mudah-mudahan kebijakan ini bisa mampu dan dapat menyelesaikan kekisruhan polemik yang sudah hadir selama beberapa waktu terakhir ini," kata Arteria, kepada wartawan, Rabu (29/9/2021).
Arteria lantas menanggapi terkait adanya pandangan bahwa tawaran Kapolri itu tak sesuai aturan kementerian atau lembaga terkait. Dia menilai persoalan TWK tidak bisa diselesaikan dengan prosedur formal.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Ya kalau mudah-mudahan ya, ini namanya ada solusi penyelesaian. Ada yang namanya bagian daripada penyelesaian kebangsaan. Tentunya memang tidak bisa dilakukan dengan cara-cara ideal yang sudah disediakan oleh prosedur formal," ujarnya.
"Memang harus ada terobosan hukum yang mudah-mudahan dapat dikerjakan, diterima dan diselesaikan oleh beberapa kementerian terkait, apa pun itu kita apresiasi ya, mudah-mudahan ini bisa menjadi penyelesaian masalah," lanjut Arteria.
Arteria lalu mengimbau ke-56 pegawai menerima tawaran itu. Dia menilai solusi itu sebagai bukti negara tidak memberi kebijakan yang menyengsarakan.
"Mudah-mudahan semuanya dapat lebih bijak, semuanya mampu untuk menjadi bagian dari anak bangsa yang mempercayakan betul bahwa pemerintah dan negara ini sudah hadir untuk menyelesaikan permasalahan. Dengan jiwa besar, semuanya harus bisa menerima apapun itu karena tidak ada satupun kebijakan negara yang dipakai untuk menyengsarakan anak bangsa," tuturnya.
Simak selengkapnya di halaman berikut
Kapolri Tawari 56 Pegawai KPK Masuk Bareskrim
Sebelumnya, Sigit mengatakan telah menyurati Jokowi terkait pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia (SDM) di Direktorat Tindak Pidana Korupsi (Dittipidkor) Bareskrim Polri. Dalam surat itu, Sigit meminta izin agar diperbolehkan merekrut 56 eks pegawai KPK yang tak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK).
"Hari Jumat yang lalu, saya telah berkirim surat kepada Bapak Presiden untuk memenuhi kebutuhan organisasi Polri terkait pengembangan tugas-tugas di Bareskrim Polri, khususnya di tipikor (tindak pidana korupsi). Di mana ada tugas-tugas tambahan terkait dengan upaya-upaya pencegahan dan ada upaya-upaya lain yang harus kita lakukan dalam rangka mengawal penanggulangan COVID dan juga pemulihan ekonomi nasional, serta kebijakan-kebijakan strategis yang lain," ujar Sigit kepada wartawan di Papua, Selasa (28/9).
Sigit mengatakan telah mendapatkan respons balik dari Jokowi lewat surat dari Setneg. Intinya, dia mendapatkan lampu hijau untuk menindaklanjuti rencananya.
"Oleh karena itu, kami berkirim surat kepada Bapak Presiden untuk memohon terhadap 56 orang yang melaksanakan tes TWK, yang tidak lulus dites, tidak dilantik jadi ASN KPK, untuk bisa kami tarik, kemudian kami rekrut menjadi ASN Polri. Kemudian kemarin, tanggal 27 kami mendapatkan surat jawaban dari Bapak Presiden melalui Mensesneg secara tertulis. Prinsipnya beliau setuju 56 pegawai KPK tersebut untuk bisa menjadi ASN Polri," tutur Sigit.
Sigit lalu menjelaskan alasannya hendak merekrut 56 eks pegawai KPK. "Kenapa demikian? Karena kita melihat terkait dengan rekam jejak kemudian pengalaman di dalam penanganan tipikor yang tentunya itu sangat bermanfaat untuk memperkuat jajaran organisasi yang kami kembangkan, untuk memperkuat organisasi Polri," tutur mantan Kabareskrim Polri ini.
