Wagub DKI Harap Anggaran Formula E Selanjutnya dari Publik-Sponsor

Jakarta -

Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria berharap pembiayaan ajang Formula E selanjutnya akan dibantu oleh sponsor hingga publik. Hal ini menanggapi rencana F-PDIP DPRD DKI yang hendak mencoret anggaran Formula E dalam APBD 2022 mendatang.

"Insyaallah tahun depan, harapan kita penggunaan Formula E pada tahun-tahun berikutnya itu dapat menggunakan anggaran dari publik dari masyarakat atau dari sponsor," kata Riza di Balai Kota DKI Jakarta, Jl Medan Merdeka Selatan, Selasa (28/9/2021) malam.

Riza mengatakan Pemprov DKI tetap akan mengalokasikan pendanaan Formula E sesuai kebutuhan yang ada. Mengingat ajang balap mobil listrik itu akan diselenggarakan selama 5 musim atau 5 tahun ke depan.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Seperti yang disampaikan program ini tidak setahun, tapi bertahun-tahun ke depan, berkesinambungan. Tentu nanti akan siapkan kebutuhan anggaran sesuai dengan ketentuan aturan yang ada," sebutnya.

Soal sikap F-PDIP, Riza menilai itu merupakan hak mengutarakan pendapat sebagai legislatif. Kendati demikian, Riza mengingatkan penetapan anggaran merupakan kesepakatan bersama antara legislatif dan eksekutif.

"Semua dibahas bersama antara eksekutif dan legislatif, juga diputuskan bersama," imbuhnya.

Sebagaimana diketahui, Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta beri sinyal akan mencoret anggaran Formula E saat pembahasan APBD 2022. F-PDIP menilai dana Formula E layak dicoret karena penyelenggara tak kunjung menyetorkan hasil uji kelayakan Formula E di masa pandemi COVID-19.

Simak selengkapnya, di halaman selanjutnya:

"Telah ada tujuh fraksi yang tidak dukung sikap ini, namun tidaklah mengurangi semangat kita untuk tetap kawal APBD untuk periode selanjutnya dan yang paling dekat nanti pada anggaran perubahan dan pada anggaran APBD murni 2022," kata anggota DPRD DKI F-PDIP Manuara Siahaan, Selasa (28/9).

Sementara itu, Ketua F-PDIP DPRD DKI Gembong Warsono menyebut alokasi dana Formula E tidak hanya berfokus di JakPro maupun Dinas Pemuda dan Olahraga DKI Jakarta, melainkan tersebar di sejumlah instansi. Untuk itulah, PDIP meminta agar pendanaan Formula E ditutup di semua sektor.

"Jadi pembiayaan Formula E itu tidak bisa hanya kita lihat di Dispora tok, PMD ke Jakpro tok, karena di luar itu semua komisi melekat. Komisi A paling banyak misalkan, di situ ada Satpol PP, Kominfo, Damkar, itu banyak. Jadi tugas kita menyisir itu ke depan agar tidak dilekatkan kegiatan atau biaya penyelenggaraan Formula E," ungkap Gembong.

"Ini sinyal, walaupun belum resmi sikap fraksi, tapi itu sinyal. Kalau kasih untuk Formula E, diperintahkan untuk dicoret, diperintahkan tadi sinyalnya seperti itu, sinyal kuat yang tentunya karena sudah ada sinyal di paripurna seperti itu," sambungnya.

Halaman 1 2

Selanjutnya