Anggota Komisi III Apresiasi Langkah Kapolri-Izin Jokowi Soal 56 Pegawai KPK

Rolando Fransiscus Sihombing - detikNews
Selasa, 28 Sep 2021 21:51 WIB
Jakarta -

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo berencana merekrut 56 pegawai KPK yang tak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK) ke Bareskrim. PPP menilai Kapolri dapat menerjemahkan pesan Presiden Joko Widodo (Jokowi) soal polemik 56 pegawai KPK.

"Langkah Kapolri yang sudah disetujui Presiden untuk merekrut 56 pegawai KPK untuk menjadi ASN Polri perlu dilihat dengan prasangka baik (husnuzan) saja. Jika tidak menggunakan kaca mata prasangka baik ya maka sudut pandang dan analisis yang keluar bisa bermacam-macam, apa lagi kalau berangkatnya dari prasangka (suuzan) dengan paradigma teori konspirasi. Tentu di alam demokrasi tidak dilarang untuk melihat soal langkah Kapolri ini dari perspektif yang berbeda-beda," kata Waketum PPP, Arsul Sani kepada wartawan, Selasa (28/9/2021).

PPP, kata Arsul, mengapresiasi langkah Kapolri yang ingin merekrut 56 pegawai KPK ke Bareskrim Polri. Anggota Komisi III DPR RI ini menilai ada sisi kemanusiaan di balik rencana Kapolri.

"Itu tidak saja bentuk penghargaan terhadap SDM KPK yang terbuang karena tidak memenuhi syarat dalam TWK, namun juga ada sisi kemanusiaan di dalamnya yakni menjaga hak warga negara untuk mendapat pekerjaan yang layak," ujar Arsul.

Namun PPP juga ingin mengingatkan agar langkah Kapolri ini nanti tidak terganjal pada kementerian dan lembaga (K/L) yang mengurusi soal aparatur negara atau kepegawaian. Arsul mengingatkan soal pesan Jokowi.

"Jika melihat sikap-sikap K/L terkait dengan ASN kemarin kan kesannya ke-56 pegawai KPK ini bukan manusia-manusia yang bisa diperbaiki wawasan kebangsaannya. Lha kalau kemudian Kapolri membuka pintu penerimaan, masih menyisakan pertanyaan, apakah K/L terkaitnya tidak akan menjadi 'stumbling block'?!," ucapnya.

Pesan Jokowi yang dimaksud Arsul adalah bahwa polemik 56 pegawai KPK itu dapat diselesaikan dengan baik. Menurut Arsul, Kapolri yang dapat menerjemahkan pesan Jokowi tersebut.

"Dalam arahan Presiden kan KPK dan K/L diminta untuk menyelesaikan dengan baik, tapi ternyata tidak terselesaikan dengan baik. Justru Kapolri yang berinisiatif menawarkan bentuk penyelesaian yang baik. Tentu bisa dimaknai bahwa yang bisa menerjemahkan pesan Presiden ya memang Kapolri," imbuhnya.

Simak selengkapnya, di halaman selanjutnya: