Ciptakan Pemerintahan Bersih, OPD Kebumen Teken Pakta Integritas

Rinto Heksantoro - detikNews
Selasa, 28 Sep 2021 16:26 WIB
Ciptakan Pemerintahan Bersih, OPD Kebumen Teken Pakta Integritas
Foto: Dok. Pemkab Kebumen
Jakarta -

Pemerintah Kabupaten Kebumen menggelar Pengawasan Daerah dan Pencanangan Zona Integritas. Dalam momen tersebut, seluruh Pimpinan Organisasi Perangkat Dinas (OPD) baik kepala dinas maupun kepala badan menyepakati adanya pemerintahan yang bersih dari korupsi.

Hal tersebut ditandai dengan penandatangan pakta integritas dari semua pimpinan OPD. Mereka diminta untuk berkomitmen menjalankan tugas sesuai aturan, tidak menyalahgunakan kewenangan, demi terciptanya pemerintahan yang baik dan bersih (Good Government and Clean Government). Acara dipimpin oleh Bupati Kebumen, Arif Sugiyanto dan digelar di pendopo rumah dinas bupati, Selasa (28/9/2021).

"Tadi kepala dinas dan kepala badan sudah menyepakati untuk penandatangan pakta integritas, demi cita-cita mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih di Kabupaten Kebumen. Ini adalah amanah dari masyarakat yang harus kita lakukan, bagaimana agar Kebumen semakin baik, dan maju," kata Arif Sugiyanto.

Pengawasan Daerah dan Pencanangan Zona Integritas di lingkup pemerintahan kabupaten Kebumen ini merupakan implementasi dari program Bupati Arif, yakni KERISPATIH yang merupakan singkatan dari "Kebumen Reformasi System Pemerintahan Terintegrasi dan Bersih".

Nantinya, Arif menambahkan, semua dinas dan badan pemerintahan akan terus diawasi dengan ketat oleh inspektorat. Pengawasan adalah suatu proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintahan berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

"Dengan pengawasan yang ketat dari inspektorat, ini tentunya sangat membantu dalam peningkatan budaya integritas," imbuhnya.

Dalam hal ini, peran Inspektorat sebagai penjamin mutu, pembina, supervisor, serta pemberi masukan dalam membantu memecahkan masalah dan kendala yang dihadapi oleh perangkat daerah, paling tidak akan memberikan nilai tambah bagi pemerintah kabupaten dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

"Karena itu, Inspektorat yang memiliki kegiatan mandatory harus terus meningkatkan kompetensinya. Peran Inspektorat ke depan diharapkan mampu meningkatkan efektifitas pengawasan yang tidak dinilai dari jumlah temuan, mengedepankan fungsi konsultasi, penguatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan pendampingan quality assurance," paparnya.

Arif kembali mengingatkan, membangun zona integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani adalah kerja berat, oleh karenanya semua pihak mulai dari pimpinan sampai bawahan harus punya komitmen yang kuat, punya mindset yang sama.

"Sehingga keberhasilan membangun zona integritas khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik ini dapat tercapai," pungkasnya.

(akd/ega)