PPP Juga Tolak Usul Pemerintah Pemilu 2024 Digelar Mei: Lebih Rasional Maret

ADVERTISEMENT

PPP Juga Tolak Usul Pemerintah Pemilu 2024 Digelar Mei: Lebih Rasional Maret

Eva Safitri - detikNews
Selasa, 28 Sep 2021 15:20 WIB
Anggota MPR RI dari Fraksi PPP, Achmad Baidowi, menjadi pembicara dalam Diskusi Empat Pilar MPR RI dengan Tema Potensi Golput di Pemilu 2019 di Media Center MPR/DPR RI, Jakarta, Senin (18/2/2019).
Achmad Baidowi atau Awiek (Lamhot Aritonang/detikcom)
Jakarta -

PPP juga menolak usulan pemerintah yang ingin pemungutan suara Pemilu 2024 digelar 15 Mei. Menurut PPP, lebih rasional jika pemungutan suara Pemilu 2024 digelar Maret.

Mengapa PPP justru menyarankan jadwal pemungutan suara Pemilu 2024 dimajukan? Sebab, PPP mempertimbangkan pelaksanaan pilkada serentak pada November 2024.

"Artinya, jika pemilu nasional bulan Mei, maka jarak dengan pilkada hanya 6 bulan. Sudah pasti berhimpitan dengan pelaksanaan pilkada. Belum lagi kalau pilpres 2 putaran, maka akan menyita waktu, termasuk juga adanya sengketa di MK," kata Ketua DPP PPP Achmad Baidowi kepada wartawan, Selasa (28/9/2021).

PPP menyarankan agar jadwal pencoblosan Pemilu 2024 dimajukan ke Maret. Baidowi menilai tidak tepat jika jadwalnya dimundurkan ke Mei.

"Maka, sebenarnya yang lebih rasional itu adalah memajukan jadwal pemilu nasional ke bulan Maret atau setidaknya tetap di bulan April, bukan malah memundurkan ke bulan Mei," terang Baidowi.

Namun PPP tetap menghargai usulan pemerintah. Partai berlambang Ka'bah itu mengingatkan penetapan jadwal pencoblosan Pemilu 2024 harus persetujuan DPR.

"Sebagai sebuah usulan kami menghargainya dan tentu harus persetujuan DPR dan penyelenggara pemilu (KPU/Bawaslu)," sebut Baidowi.

Sebelumnya, PKS juga menolak pemungutan suara Pemilu 2024 digelar pada Mei sebagaimana usulan pemerintah. PKS menilai opsi KPU lebih baik daripada usulan pemerintah. Opsi KPU, pencoblosan digelar 21 Februari.

"Opsi KPU yang Februari lebih memberi kesempatan bagi penyelenggara untuk bekerja dengan baik," ujar Ketua DPP PKS yang juga anggota komisi pemilu DPR, Mardani Ali Sera, kepada wartawan, Selasa (28/9).

(eva/zak)


ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT