Gerindra: 'Nyanyian Kode' SBY soal Hukum Bisa Dibeli Bukan Sindir Pemerintah

Eva Safitri - detikNews
Selasa, 28 Sep 2021 08:16 WIB
Jakarta -

Gerindra menilai 'nyanyian kode' Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) soal hukum bisa dibeli bukan sindiran ke pemerintah. Gerindra mengatakan justru SBY masih percaya dengan integritas penegak hukum Indonesia.

"Itu pernyataan umum dan normatif tanpa objek tertentu. Bukan juga sindiran kepada pemerintah karena beliau justru menegaskan masih percaya pada integritas penegak hukum di Indonesia," kata Waketum Gerindra, Habiburokhman, kepada wartawan, Senin (27/9/2024).

Namun, Habiburokhman juga enggan mengaitkan kicauan SBY itu dengan perkara gugatan AD/ART Partai Demokrat yang tengah diajukan ke Mahkamah Agung. Dia menilai sengketa hukum itu wajar di negara demokrasi.

"Saya juga tidak mau mengaitkan pernyataan tersebut dengan perkara uji materiil AD/ART Partai Demokrat yang diajukan advokat Yusril Ihsan Mahendra, karena sengketa hukum adalah hal yang biasa di negara Demokrasi," ujarnya.

Sebelumnya, SBY berbicara perihal penegakan hukum melalui akun Twitter pribadinya, @SBYudhoyono, Senin (27/9). SBY menyerukan perjuangan agar hukum tak berjarak dengan keadilan.

"Money can buy many things, but not everything. Mungkin hukum bisa dibeli, tapi tidak untuk keadilan. Sungguh pun saya masih percaya pada integritas para penegak hukum, berjuanglah agar hukum tidak berjarak dengan keadilan," tulis SBY.

SBY tidak menjelaskan terkait apa cuitannya tersebut. Tapi jika merujuk ke Demokrat, partai berlambang mirip logo Mercy itu memang sedang menghadapi sejumlah gugatan hukum.

Terkini, 4 mantan kader Demokrat mengajukan judicial review atau uji materi terhadap AD/ART PD ke Mahkamah Agung (MA). Yang membuat gugatan tersebut menjadi menarik adalah hadirnya Yusril Ihza Mahendra.

Yusril di-hire sebagai kuasa hukum oleh 4 mantan kader PD yang menggugat. Baru-baru ini, Yusril juga terlibat adu argumen dengan 2 elite Demokrat.

(eva/lir)