Ketua MPR Minta Pemerintah China Patuhi Hukum UNCLOS 1982

Khoirul Anam - detikNews
Selasa, 28 Sep 2021 00:11 WIB
Ketua MPR Bambang Soesatyo
Foto: Wahyudi (20detik)
Jakarta -

Ketua MPR Bambang Soesatyo mengingatkan, ketidakpatuhan China terhadap hukum United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS 1982) tidak dapat dibiarkan. Adapun hal ini sempat membuat ketegangan dengan Indonesia di Laut Natuna, maupun membuat ketegangan China dengan Malaysia, Filipina, dan Vietnam di masing-masing perairannya.

Menurutnya, hal ini bisa membuat preseden buruk sekaligus berpotensi menyebabkan eskalasi ketegangan di tengah upaya kolektif global dalam memerangi pandemi COVID-19.

"Tidak hanya di Asia Timur dan Asia Tenggara, ketegangan yang terjadi terkait sikap Tiongkok yang tidak menghormati keputusan UNCLOS 1982 juga mendapat perhatian serius dari Amerika Serikat. Karenanya, Indonesia menegaskan pentingnya menjaga perdamaian dan stabilitas di Laut Cina Selatan (LCS)," ujar Bamsoet dalam keterangannya, Senin (21/9/2021).

Ketua DPR RI ke-20 ini menjelaskan, sejak awal kemerdekaan Indonesia, para founding fathers telah menggariskan politik luar negeri Indonesia didasarkan pada doktrin Bebas Aktif. Artinya, Indonesia bisa menjalin kemitraan dengan negara mana pun dan aktif mewujudkan perdamaian dan kesejahteraan dunia.

"Terkait permasalahan di LCS yang tidak kunjung selesai, Indonesia memiliki kepentingan untuk memastikan kebebasan navigasi dan penerbangan, sekaligus mendesak semua pihak untuk menghormati hukum internasional, khususnya Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS 1982)," jelasnya.

Kepala Badan Penegakan Hukum, Pertahanan, dan Keamanan KADIN Indonesia ini menerangkan, setidaknya terdapat dua klaim China di Laut China Selatan yang berimplikasi terhadap kepentingan Indonesia. Yakni, Klaim Nine Dash Line (sembilan garis imajiner yang diklaim sebagai wilayah laut China), dan klaim bahwa fitur-fitur di LCS (Kepulauan Spratly dan Kepulauan Paracel) berhak atas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dan Landas Kontinen.

"Pada Juli 2016, kedua klaim tersebut telah digugurkan oleh putusan arbitrase Laut China Selatan (Filipina dengan China). Terkait klaim Nine Dash Line, mahkamah arbitrase menyatakan bahwa sekiranya hak tradisional sebagaimana diklaim Tiongkok itu ada, hak tradisional itu telah gugur seiring dengan berlakunya UNCLOS," terang Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar ini menerangkan, dalam pertemuan bilateral antara Menteri Luar Negeri RI dan Menteri Luar Negeri China di Jakarta pada 13 Januari 2021, Menlu Retno Marsudi menyampaikan kembali mengenai pentingnya menjaga Laut Cina Selatan sebagai laut damai dan stabil. Untuk mencapainya, yang harus dilakukan oleh semua negara yaitu menghormati dan menjalankan hukum internasional, termasuk UNCLOS 1982.

"Pada rangkaian pertemuan ASEAN-China di Chongqing, 7-8 Juni 2021 disepakati segera dimulainya kembali negosiasi teks Code of Conduct (COC). Namun demikian, Indonesia, Filipina, Singapura, Malaysia dan Vietnam menyoroti situasi di Laut China Selatan yang tidak merefleksikan proses COC. Atas dasar persahabatan dan hubungan baik antara China dengan ASEAN, saya menyambut baik ajakan Ketua Dewan Nasional Majelis Permusyarakatan Politik Rakyat China Mr. Wang Yang untuk mengedepankan dialog dalam penyelesaian Laut China Selatan dan peningkatan kerja sama bilateral kedua negara," pungkas Bamsoet.

Sebagai informasi, Bamsoet melakukan pertemuan bilateral dengan Ketua Dewan Nasional Majelis Permusyawaratan Politik Rakyat China Mr. Wang Yang, secara virtual dari Ruang Kerja Ketua MPR RI, di Jakarta, pada hari ini.

Turut hadir Wakil Ketua Selaku Sekretaris Jenderal Dewan Nasional Majelis Permusyawaratan Politik Rakyat China Mrs. Li Bin, dan Wakil Ketua Dewan Nasional Majelis Permusyawaratan Politik Rakyat China Mrs. Su Hui, serta Duta Besar Republik Rakyat China untuk Indonesia Xiao Qian.

(prf/ega)