Pemprov DKI Kaji Peluang Konser Skala Besar Digelar Saat PPKM

Tiara Aliya Azzahra - detikNews
Senin, 27 Sep 2021 23:52 WIB
Ilustrasi Penonton Konser Musik di Konser The Chainsmokers di Jakarta.
Ilustrasi konser (Foto: Hanif Hawari/detikcom)
Jakarta -

Pemprov DKI Jakarta tengah mengkaji peluang konser skala besar digelar di masa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) kali ini. Pembahasan dilakukan usai pemerintah pusat membuka peluang perizinan penyelenggaraan konser dalam skala besar di masa pandemi COVID-19.

"Semuanya kami bahas. Untuk karaoke juga kami bahas," kata Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria saat menanggapi pertanyaan terkait penyelenggaraan konser skala besar, Senin malam (27/9/2021).

Riza mengatakan, prinsipnya pelonggaran kegiatan warga mesti diterapkan secara bertahap. Tentunya, dengan memperhatikan capaian vaksinasi serta perkembangan kasus Corona di Ibu Kota.

"Tidak bisa semua langsung dibuka, sekarang dilonggarkan itu harus ada tahap-tahapnya. Seiring dengan kemajuan vaksin, yang kedua seiring dengan penurunan COVID, lalu baru ditambah dan ditingkatkan," sebutnya.

Selain konser musik, Riza berujar pihaknya juga mengkaji pembukaan karaoke di Jakarta. Sementara ini, dia mengimbau agar pengusaha hiburan bersabar sampai keputusan ditetapkan.

"Jadi sabar teman-teman yang ingin menggelar konser dan sebagainya," imbuhnya.

Sebagaimana diketahui, pemerintah memberikan izin penyelenggaraan kegiatan besar dengan kewajiban mengikuti pedoman yang telah ditetapkan. Adapun hal ini diberlakukan guna mempercepat pemulihan ekonomi nasional, khususnya di sektor pariwisata seiring dengan membaiknya situasi pandemi COVID-19.

"Mempertimbangkan perlunya kita mewadahi aktivitas masyarakat agar tetap produktif namun juga aman dari COVID-19, pemerintah kini dapat memberikan izin untuk mengadakan perhelatan dan pertemuan berskala besar yang melibatkan banyak orang, asalkan mematuhi pedoman penyelenggaraan yang telah ditetapkan," ujar Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate dalam keterangan tertulis, Sabtu (25/9/2021).

Ia menjelaskan hadirnya kebijakan ini bertujuan mendukung percepatan pemulihan ekonomi nasional, khususnya di sektor pariwisata.

(isa/isa)