Ternyata Firli Bahuri di Jambi Saat BEM SI Geruduk KPK

Ternyata Firli Bahuri di Jambi Saat BEM SI Geruduk KPK

Azhar Bagas Ramadhan - detikNews
Senin, 27 Sep 2021 16:33 WIB
Ketua KPK Firli Bahuri
Ketua KPK Firli Bahuri (Andhika Prasetia/detikcom)
Jakarta -

Aliansi BEM Seluruh Indonesia (SI) menggelar aksinya hari ini di depan Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan. Saat digeruduk, ternyata Ketua KPK Firli Bahuri sedang berada di Jambi dalam program pencegahan antikorupsi.

Massa aksi pun sempat terjadi dorong-dorongan dengan petugas kepolisian saat hendak memaksa masuk ke depan area gedung KPK pada Senin (27/9/2021). Mereka hendak menyuarakan aspirasinya, salah satunya meminta agar 56 pegawai KPK yang tak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK) diangkat menjadi ASN.

Sementara, keterangan tertulis yang diterima, Firli sedang berada di Jambi. Dia sempat menyinggung kasus korupsi yang menyeret Bupati Probolinggo, Puput Tantriana Sari.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Apa yang bisa dilakukan Gubernur dan Bupati supaya tidak korupsi? Tingkatkan integritas para pembantu bapak dan jangan bebani para pembantu dan staf bapak dengan upeti," ujar Firli.

Saat menyampaikan hal itu, Firli dihadapi oleh 12 kepala daerah, di antaranya gubernur dan bupati/wali kota beserta jajaran, Dirut PT Bank Jambi, Perwakilan BPKP, dan Kanwil BPN di wilayah Jambi. Acara itu berlangsung di Auditorium Rumah Dinas Gubernur Jambi.

ADVERTISEMENT

Firli juga mengingatkan area-area rawan korupsi yang masih kerap terjadi di daerah. Menurutnya, sistem yang baik diperlukan untuk menjadi bupati atau walikota yang antikorupsi.

"Karena sistem yang baik akan menutup peluang dan kesempatan untuk korupsi. Jangan membiarkan sistem yang ramah terhadap korupsi," kata Firli.

Selanjutnya, Firli memaparkan 7 area rawan korupsi yang perlu diwaspadai kepala daerah. Di antaranya yaitu terkait reformasi birokrasi, rekrutmen dan promosi jabatan; pengadaan barang dan jasa; pengelolaan filantropi dan sumbangan; refocusing dan realokasi anggaran penanganan COVID-19 pada APBD; penyelenggaraan bantuan sosial; pemulihan ekonomi nasional; serta terkait pengesahan dan pertanggungjawaban keuangan daerah.

Lebih lanjut, Firli juga mengingatkan peran dan tanggung jawab para kepala daerah dalam mewujudkan tujuan nasional dalam konteks pemberantasan korupsi. Dia menyebut ada lima peran penting kepala daerah, yaitu mewujudkan tujuan negara; menjamin stabilitas politik dan keamanan di daerah; menjamin keselamatan masyarakat dari segala gangguan bencana dan pertumbuhan ekonomi; menjamin kepastian, kemudahan investasi dan berusaha dan menjamin keberlangsungan program pembangunan daerah.

"Tujuan nasional tidak bisa terwujud jika masih banyak terjadi korupsi," ujarnya.

Sebagai penutup, Firli pun meminta kepala daerah mengevaluasi capaian pemerintahannya dalam mewujudkan perbaikan di daerah. Dia menyebut ada tujuh indikator yang dapat dijadikan ukuran keberhasilan kepala daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.

Tujuh indikator itu di antaranya persentase angka kemiskinan, pengangguran, kematian ibu melahirkan, kematian bayi, indeks pembangunan manusia, pendapatan perkapita, dan angka genio ratio.

Simak video 'Aksi BEM SI Selesai, Demo Ditutup dengan Pungut Sampah Bareng Polisi':

[Gambas:Video 20detik]



(yld/yld)
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini
Selengkapnya



Ajang penghargaan persembahan detikcom dengan Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI) untuk menjaring jaksa-jaksa tangguh dan berprestasi di seluruh Indonesia.
Ajang penghargaan persembahan detikcom bersama Polri kepada sosok polisi teladan. Baca beragam kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini.
Hide Ads