Aliansi BEM Seluruh Indonesia (SI) menggelar aksinya hari ini di depan Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan. Saat digeruduk, ternyata Ketua KPK Firli Bahuri sedang berada di Jambi dalam program pencegahan antikorupsi.
Massa aksi pun sempat terjadi dorong-dorongan dengan petugas kepolisian saat hendak memaksa masuk ke depan area gedung KPK pada Senin (27/9/2021). Mereka hendak menyuarakan aspirasinya, salah satunya meminta agar 56 pegawai KPK yang tak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK) diangkat menjadi ASN.
Sementara, keterangan tertulis yang diterima, Firli sedang berada di Jambi. Dia sempat menyinggung kasus korupsi yang menyeret Bupati Probolinggo, Puput Tantriana Sari.
"Apa yang bisa dilakukan Gubernur dan Bupati supaya tidak korupsi? Tingkatkan integritas para pembantu bapak dan jangan bebani para pembantu dan staf bapak dengan upeti," ujar Firli.
Saat menyampaikan hal itu, Firli dihadapi oleh 12 kepala daerah, di antaranya gubernur dan bupati/wali kota beserta jajaran, Dirut PT Bank Jambi, Perwakilan BPKP, dan Kanwil BPN di wilayah Jambi. Acara itu berlangsung di Auditorium Rumah Dinas Gubernur Jambi.
Firli juga mengingatkan area-area rawan korupsi yang masih kerap terjadi di daerah. Menurutnya, sistem yang baik diperlukan untuk menjadi bupati atau walikota yang antikorupsi.
"Karena sistem yang baik akan menutup peluang dan kesempatan untuk korupsi. Jangan membiarkan sistem yang ramah terhadap korupsi," kata Firli.
Selanjutnya, Firli memaparkan 7 area rawan korupsi yang perlu diwaspadai kepala daerah. Di antaranya yaitu terkait reformasi birokrasi, rekrutmen dan promosi jabatan; pengadaan barang dan jasa; pengelolaan filantropi dan sumbangan; refocusing dan realokasi anggaran penanganan COVID-19 pada APBD; penyelenggaraan bantuan sosial; pemulihan ekonomi nasional; serta terkait pengesahan dan pertanggungjawaban keuangan daerah.
Lebih lanjut, Firli juga mengingatkan peran dan tanggung jawab para kepala daerah dalam mewujudkan tujuan nasional dalam konteks pemberantasan korupsi. Dia menyebut ada lima peran penting kepala daerah, yaitu mewujudkan tujuan negara; menjamin stabilitas politik dan keamanan di daerah; menjamin keselamatan masyarakat dari segala gangguan bencana dan pertumbuhan ekonomi; menjamin kepastian, kemudahan investasi dan berusaha dan menjamin keberlangsungan program pembangunan daerah.
"Tujuan nasional tidak bisa terwujud jika masih banyak terjadi korupsi," ujarnya.
Sebagai penutup, Firli pun meminta kepala daerah mengevaluasi capaian pemerintahannya dalam mewujudkan perbaikan di daerah. Dia menyebut ada tujuh indikator yang dapat dijadikan ukuran keberhasilan kepala daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.
Tujuh indikator itu di antaranya persentase angka kemiskinan, pengangguran, kematian ibu melahirkan, kematian bayi, indeks pembangunan manusia, pendapatan perkapita, dan angka genio ratio.
Simak video 'Aksi BEM SI Selesai, Demo Ditutup dengan Pungut Sampah Bareng Polisi':
