Dubes Australia Datangi DPR

Jakarta - Duta Besar Australia untuk Indonesia Bill Farmer akan memenuhi undangan DPR. Kedatangan Farmer untuk menjelaskan posisi Australia mengenai permasalahan Papua.Kedutaan Besar Australia seperti dilaporkan ABC News Online, Rabu (12/4/2006) membantah laporan surat kabar Australia yang menyebutkan bahwa Farmer tidak jadi mendatangi DPR karena tidak lazim bila seorang Dubes menghadap DPR.Juru bicara Kedubes Australia mengatakan kedatangan Farmer ke DPR adalah sebagai bagian dari upaya Australia menjelaskan posisi Australia soal Papua kepada pemerintah, dan kalangan usaha.Namun belum ada kepastian kapan Farmer akan mendatangi gedung DPR RI. Selain Australia, Dubes AS juga mendapat undangan yang sama.Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat yang membidangi masalah luar negeri sepakat mengundang Farmer guna mengetahui lebih jauh tentang sikap politik pemerintah Australia yang memberi visa sementara kepada 42 warga Papua.Anggota Komisi I DPR RI, Effendy Choirie dari Fraksi Kebangkitan Bangsa mengatakan DPR ingin mendengarkan dari Farmer mengenai standar ganda yang diterapkan Australia soal Papua. Effendy memperkirakan Dubes Australia akan dating ke DPR 12 atau 13 April 2006 ini. Komisi I pun berencana memanggil Menlu Hassan Wirajuda dan Dubes RI untuk Australia Hamzah Thayeb.Kunjungan DPD Ke AustraliaSementara itu Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) La Ode Ida kemarin Selasa (11/4/2006) menemui senator Kerry Nettle, dari Partai Hijau. Dalam pertemuan tersebut Senator Kerry Nettle mengungkapkan sikap Partai Hijau untuk mendukung penegakkan hak asasi manusia di Papua. Dalam surat elektronik yang diterima detikcom, La Ode Ida mengungkapkan pikiran rekannya itu. Nettle mengatakan Australia tidak dapat mendikte apapun keputusan rakyat Papua. Jika otonomi khusus dapat menjawab kebutuhan dasar rakyat Papua, kemungkinan rakyat Papua akan tetap memilih menjadi bagian yang utuh dari negara Indonesia."Kami tidak berpikir apakah Papua ingin merdeka ataukah tetap memilih Otonomi Khusus, namun kami memberikan konsen yang besar dalam perbaikan hak-hak dasar rakyat Papua dan memberikan pilihan yang bebas kepada rakyat Papua untuk menentukan masa depannya sendiri," ujar Nettle.Diakhir pembicaraannya, Laode Ida dan Kerry Nettle menyepakati perlunya dialog-dialog lanjutan yang berguna bagi pemahaman bersama atas masalah Papua dan langkah-langkah nyata yang apa yang perlu ditempuh dalam mendukung Otonomi Khusus Papua. (ddn/)