BKSDA Bali Kesulitan Pantau Perdagangan Kera Ekor Panjang di Pasar Hewan

Sui Suadnyana - detikNews
Senin, 27 Sep 2021 15:04 WIB
Penjualan bayi monyet ekor panjang di Pasar Burung Satria, Denpasar, Bali. (Dok. Jakarta Animal Aid Network/JAAN)
Penjualan bayi monyet ekor panjang di Pasar Burung Satria, Denpasar, Bali. (Dok. Jakarta Animal Aid Network/JAAN)
Denpasar -

Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Bali kesulitan memantau perdagangan satwa kera ekor panjang (Macaca fascicularis) di Pasar Burung Satria, Kota Denpasar, yang dikecam aktivis satwa.

"Untuk perdagangan bayi kera jenis ini, BKSDA sulit memantau karena ukuran satwa yang kecil, jinak dan mudah disembunyikan," kata Kepala BKSDA Bali Raden Agus Budi Santosa dalam keterangan tertulis kepada wartawan, Senin (27/9/2021).

Agus menerangkan, satwa ini tidak dilindungi undang-undang (UU) dan cenderung jadi hama bila populasinya tidak terkontrol. UU Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (KSDAE) tidak bisa diterapkan untuk menghukum pelaku perdagangan satwa ini.

"Pelaku perdagangan satwa kera ini hanya bisa dikenakan pasal penyiksaan hewan sesuai pasal KUHP. Itu pun kalau jelas-jelas terbukti disiksa dan delik penyiksaannya terpenuhi," jelas Agus.

Bagi penyayang hewan memang terlihat kasihan dengan nasib bayi-bayi kera di Pasar Burung Satria, Kota Denpasar. Namun, menurut aturan, pelaku perdagangan satwa kera ini tidak bisa dikenai hukuman berat karena satwa tidak dilindungi undang-undang (UU). Agus juga menyebut bahwa razia satwa ini tidak efisien.

"Razia satwa kera jenis ini amat tidak efisien serta tidak sebanding antara nilai konservasi dan bobot kesalahan dibanding dengan biaya operasional dan biaya perawatan apabila satwa disita," kata Agus.

"Peredarannya sebenarnya bisa diatur dengan Perda karena merupakan tipiring (tindak pidana ringan) dan sanksinya lebih condong ke sanksi Administrasi. Untuk itu perlu pendekatan dan dikomunikasikan dengan pemda setempat," imbuh Agus.

Agus menjelaskan, spesies kera ini populasinya relatif melimpah karena termasuk mamalia yang sangat mudah survive, mudah menyesuaikan diri di lingkungan manusia. Selain itu, kera tersebut dapat memakan apa pun yang dimakan manusia, produktif dalam berkembang biak, tidak ada saingan dengan species jenis kera lain dan tidak ada hewan pemangsanya.

"Bayi kera abu-abu ini mungkin lebih aman dan sejahtera dipelihara manusia daripada kekurangan pakan dan dibunuh sesama kera di alam liar. Selain itu, sangat jarang ditemukan penyiksaan terhadap satwa kera jenis ini di Bali karena banyak yang percaya bahwa kera ini adalah titisan/keturunan Dewa Hanoman yang patut dihormati," terang Agus.

Sebelumnya diberitakan, aktivis satwa mengecam adanya perdagangan bayi monyet ekor panjang di Pasar Burung Satria, Kota Denpasar, Bali. Terlebih penjualan bayi-bayi monyet tersebut diduga dilakukan secara ilegal.

"Di Bali masih ditemukan banyak penjual bayi-bayi monyet ekor panjang di Pasar Burung Satria, Denpasar. Setidaknya ada dua lapak penjual monyet ekor panjang di pasar itu. Monyet-monyet ini rata-rata berusia sangat muda," kata pendiri Jakarta Animal Aid Network (JAAN) Femke den Haas dalam keterangan tertulis yang dikutip detikcom, Sabtu (25/9).

"Menurut seorang pedagang, monyet ini didatangkan hampir setiap bulan dari Sumatera. Tentu saja hal ini ilegal, karena memasukkan hewan penular rabies (HPR) ke dalam Pulau Bali dilarang," terang Femke.

Femke menjelaskan, perdagangan bayi monyet ekor panjang tersebut bisa dikatakan ilegal karena mengacu pada Keputusan Menteri Pertanian (Kementan) Nomor 1696 Tahun 2008 tentang larangan memasukkan anjing, kucing, kera, dan sebangsanya ke Provinsi Bali.

Selain itu, penjualan hewan primata di pasar burung berpotensi besar melanggar Pasal 302 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang Penyiksaan Hewan, Undang-Undang (UU) Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan serta Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veterniner dan Kesejahteraan Hewan.

"Kemudian cara memperoleh dan mengangkut monyet-monyet ini juga melanggar Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P-63/Menhut-II/2013 tentang tata cara pengambilan spesimen tumbuhan dan satwa liar," jelas Femke.

(nvl/nvl)