Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ali Ghufron Mukti mengajak seluruh stakeholder untuk bekerja sama dalam mengatasi COVID-19. Pasalnya, penanganan pandemi di Indonesia memerlukan sinergi kuat antara pemerintah dan stakeholder, termasuk lembaga pemberi jaminan kesehatan.
"Upaya bersama dalam mengatasi COVID-19 sangat dibutuhkan. Dengan menurunnya angka mobilitas masyarakat setelah adanya pembatasan kegiatan yang diterapkan, hal ini menuntut lembaga pemberi jaminan pelayanan kesehatan, khususnya BPJS Kesehatan untuk beradaptasi dalam menghadirkan pelayanan bagi masyarakat, salah satunya dengan menciptakan inovasi layanan digital," ungkap Ghufron dalam keterangan tertulis, Sabtu (25/9/2021).
Hal ini disampaikan dalam acara Webinar Sehat di Era 4.0 bertema 'Sakit di Era Pandemi, Bukan Masalah' hari ini. Adapun acara ini merupakan inisiasi Ikatan Alumni Boedoet 81 (IKA BOEDOET) SMAN 1 Jakarta
Dalam kesempatan tersebut, Ghufron menjelaskan sejak hadirnya layanan digital BPJS Kesehatan, peserta masih dapat mengakses layanan kesehatan meski dengan keterbatasan mobilitas. Hadirnya layanan Mobile JKN, Pelayanan Administrasi melalui Whatsapp (PANDAWA), Chat Assistant JKN (CHIKA) hingga BPJS Kesehatan Care Center 165 dapat memudahkan peserta dalam mendapatkan pelayanan, meski di tengah pandemi.
Ghufron menambahkan BPJS Kesehatan juga turut mendukung upaya pemerintah dalam percepatan vaksinasi melalui P-Care Vaksinasi COVID-19. Aplikasi ini memudahkan para vaksinator dalam melakukan vaksinasi seluruh masyarakat Indonesia.
Sementara itu, Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan BPJS Kesehatan Lily Kresnowati mengatakan BPJS Kesehatan terus mendorong Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) untuk melakukan upaya promotif preventif kepada masyarakat. Salah satunya dengan melakukan skrining, khususnya bagi peserta dengan risiko penyakit katastropik.
"Apabila dalam skrining tersebut tidak terdapat risiko penyakit, maka FKTP akan terus mengedukasi untuk tetap menjaga pola hidup sehat. Tetapi, apabila setelah hasil skrining peserta terdapat risiko memiliki penyakit seperti diabetes mellitus dan hipertensi, nantinya peserta tersebut akan masuk ke dalam Program Pengelolaan Penyakit Kronis (Prolanis)," katanya.
BPJS Kesehatan juga memprioritaskan Peserta JKN-KIS yang tergabung dalam program Prolanis dan Program Rujuk Balik (PRB) dalam program vaksinasi.
Soal vaksinasi, Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung Siti Nadia Tarmizi menjelaskan pihaknya juga tengah berupaya mempercepat pelaksanaan vaksinasi. Saat ini, pihaknya juga sedang mendorong vaksinasi lansia. Hal ini mengingat lansia lebih berpotensi memiliki penyakit komorbid dan terinfeksi COVID-19.
"Cakupan vaksinasi bagi lansia masih tergolong rendah dan rata-rata 1,2-1,4 juta per hari. Ini harus kita dorong bersama sekaligus kita edukasi pentingnya pelaksanaan vaksinasi bagi masyarakat Indonesia, khususnya bagi masyarakat lanjut usia," katanya.
Selain vaksinasi, Siti menambahkan testing dan tracing juga perlu dilakukan untuk menekan laju penyebaran COVID-19. Denga demikian, fasilitas kesehatan dapat mendorong masyarakat untuk melakukan isolasi mandiri agar tidak menularkan virus ke masyarakat lainnya.
Situ pun berharap seluruh kerja sama yang dilakukan Kementerian Kesehatan, BPJS Kesehatan, stakeholder, dan masyarakat dapat menekan kasus COVID-19 di Indonesia.
"Harapannya, dengan upaya bersama yang dilakukan oleh pemerintah, BPJS Kesehatan dan seluruh stakeholder lainnya bisa mengurangi angka kasus COVID-19 di Indonesia dan menciptakan taraf kesehatan masyarakat yang lebih baik," tutup Siti.
(mul/mpr)
