Panglima TNI: Belum Ada Perubahan Status di Papua

Jakarta - Pemerintah belum berencana mengubah status Papua pasca-penyerangan Pos TNI di Desa Wembi, Distrik Arso Kabupaten Keerom, Papua, Senin 10 April kemarin yang menyebabkan dua anggota TNI dan dua warga sipil tewas.Demikian disampaikan oleh Panglima TNI Marsekal Djoko Soeyanto usai rakor terbatas di kantor Menko Polhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Selasa (11/4/2006)."Tidak ada (perubahan status). Saya kira Pak Menko Polhukam mengatakan tidak ada peningkatan status darurat militer dan sebagainya. Situasinya seperti sekarang ini. Hanya pasukan kita di perbatasan ditingkatkan," kata Djoko Soeyanto.Dia menambahkan, perubahan status itu perlu dievaluasi. Tidak mudah untuk meningkatkan daruat sipil, darurat militer dan darurat perang. Hal itu perlu proses panjang, dan sejauh ini belum ada perubahan status.Panglima TNI juga menegaskan belum ada rencana menambah pasukan. "Hanya saja ditekankan kepada pasukan di lapangan untuk meningkatkan kesiagaan dan kewaspadaan," terangnya.Selanjutnya melakukan pengejaran dengan tindakan yang terukur yang harus didasari data intelijen yang sangat akurat. Langkah itu akan menghindari tindakan-tindakan yang membabi buta, balas dendam dan sebagainya.Aparat intelijen akan bergerak dengan sasaran yang jelas, siapa penggerak dan pelakunya baru, selanjutnya Polri dan TNI bertindak. Hal ini untuk menghindari tuduhan-tuduhan pelanggaran HAM.Ketika disinggung soal kabar bahwa perhatian TNI terhadap Organisasi Papua Merdeka (OPM) berkurang, Panglima TNI membantah. Menurutnya, saat ini kelompok OPM banyak bersembunyi di hutan dan tidak dalam satu kelompok besar."Selama ini dalam beberapa tahun terakhir pola operasi kita sudah tidak lagi melakukan operasi militer, tetapi mengubahnya menjadi operasi pelayanan kepada masyarakat seperti apa yang terjadi kemarin. Tapi itu dimanfaatkan," ujar dia.Dikatakannya, pihak intelijen sebenarnya sudah mengendus kemungkinan adanya serangan dari OPM. Namun aparat tidak mengira jika serangan dilakukan di tengah-tengah bakti sosial."Memang selama ini kemungkinan akan adanya serangan itu sudah ada. Intelijen sudah memberikan masukan, tapi siapa yang mengira itu dilakukan dalam bakti sosial. Mereka juga berbaur dengan masyarakat," terang Djoko Soeyanto. (san/)