.webp)
Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) mengkritik skema pembukaan pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas di Jakarta yang menggandeng pihak swasta selama proses asesmen. Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta menegaskan proses itu tak dipungut biaya sedikit pun.
"Disdik atau Pemprov DKI secara umum selalu memberikan peluang kepada stakeholder terkait untuk membantu kita. Artinya, kita kalau ada unsur lain yang bantu, kita welcome. Mereka membantu itu tidak dibayar sepeser pun. Tidak ada, semuanya gratis," kata Kasubag Humas Disdik DKI Jakarta Taga Radja Gah saat dihubungi, Jumat (24/9/2021).
Taga juga berujar kegiatan asesmen turut menggandeng sejumlah lembaga pendidikan selain pihak swasta. Proses asesmen dilakukan melalui sebuah platform pembelajaran dengan cara mengisi sejumlah modul.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Ada tiga yang harus diperhatikan dulu. Artinya dia membantu, semuanya by system. Makanya menyiapkan ratusan ribuan sekolah nggak masalah, bahkan mereka akan menambahkan servernya supaya mudah dan cepat diakses," ujarnya.
Setelah pengisian modul dilakukan, Taga menjelaskan nantinya ada tim asesor yang melakukan verifikasi ke sekolah. Tim akan mengecek kesesuaian data dengan kondisi di lapangan.
"Misalkan wastafelnya ada 20, benar nggak itu wastafelnya. Hand sanitizer-nya berapa dicek, dan sebagainya. Setelah diverifikasi, baru dibuat daftar undangan ikuti pelatihan untuk pengetahuan," jelasnya.
Simak berita selengkapnya di halaman berikutnya.
Sebelumnya diberitakan, Kepala Bidang Advokasi Guru P2G Iman Zanatul menyebut Disdik DKI mewajibkan para guru, siswa, dan orang tua mengisi modul yang menjadi syarat penyelenggaraan PTM terbatas. Dalam pengisian modul, sebutnya, DKI bekerja sama dengan platform pembelajaran swasta.
"P2G menilai skema kerja sama Dinas Pendidikan DKI Jakarta yang menyerahkan sebagian syarat pembukaan PTM terbatas ke salah satu perusahaan platform pembelajaran patut diduga sarat muatan bisnis," sebut Iman.
Selain itu, P2G mendapati platform tersebut juga memberikan pertanyaan di luar konteks kepada guru, siswa, maupun orang tua. Lebih lanjut Iman menyebut para siswa diarahkan untuk mengenal paket-paket pendidikan komersial yang tak ada kaitannya dengan PTM terbatas.
"Alih-alih menyiapkan PTM terbatas, Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta malah memberikan ruang praktik komersialisasi terselubung dengan memberikan otoritas asesmen pembukaan sekolah kepada salah satu perusahaan pembelajaran digital," ujarnya.
P2G juga meragukan penentuan pembukaan 1.500 sekolah pada akhir September mendatang. Sebab, asesmen tak dilakukan tim Disdik DKI ke masing-masing sekolah, melainkan hanya berbasis metode pengisian modul-modul yang disebut tak relevan terhadap kondisi PTM terbatas.
"Rencana Dinas Pendidikan membuka sekolah bukan melalui asesmen kesiapan sekolah melalui verifikasi faktual yang objektif ke sekolah, tetapi malah menyerahkan asesmen kepada perusahaan platform pembelajaran digital yang jelas saja orientasinya bisnis," pungkasnya.
